Dewasa ini kekerasan yang marak terjadi salah satu di antaranya adalah perbuatan main hakim sendiri. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum berperan penting dalam upaya penanggulangan tindakan main hakim sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam pe-nanggulangan tindakan main hakim sendiri di Polrestabes Semarang dan upaya mengatasinya.
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder sehingga metode pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan teori peran, teori penanggulangan kejahatan dan teori penegakan hukum.
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa peran Polrestabes Semarang dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri (eigenrechting) yang dilakukan oleh kelompok masyarakat adalah melakukan upaya preemtif, preventif dan represif. Upaya preemtif adalah sosialisasi dan pendekatan terhadap masyarakat, se-dangkan upaya preventif dilakukan dengan kegiatan penyuluhan maupun patroli rutin. Upaya represif merupakan upaya panegakan hukum melalui serangkaian tin-dakan penyidikan sampai dengan penyerahan berkas perkara ke tingkat penuntu-tan yaitu kejaksaan. Hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan tindakan main hakim sendiri di Polrestabes Semarang berasal dari internal maupun eksternal. Hambatan internal berupa kurangya jumlah personel Satreskrim, adanya kekhawatiran yang dialami oleh aparat kepolisian didalam penegakan hukum dan kesulitan dalam memanggil saksi-saksi. Untuk mengatasi hambatan tersebut dengan penambahan personil dan melakukan koordinasi dengan kepolisian-kepolisian terdekat. Adapun hambatan eksternal adalah berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap perangkat hukum, adanya sifat spontan dari sekelompok masyarakat yang bersumber dari faktor tekanan sosial, tidak adanya pelerai atau pihak yang berusaha menghalangi tindakan main hakim sendiri tersebut. Untuk mengatasi hambatan eksternal membangun kemitraan dengan masyarakat terutama kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dalam bentuk kegiatan penyuluhan hukum dan kegiatan lainnya yang dapat menciptakan keakraban dan kesadaran hukum masyarakat.

Kata kunci : penanggulangan, tindakan main hakim sendiri