Keberadaan dari sebuah lembaga perbankan diakui memiliki peranan yang sangat strategis dalam rangka mendorong laju roda perekonomian masyarakat. Dalam rangka pembangunan ekonomi diperlukan tersedianya dana, salah satu perolehan dana yang dapat digunakan masyarakat adalah mengajukan permohonan kredit yang diberikan perbankan nasional. Dalam konteks jaminan kebendaan dalam Hak Tanggungan pada dasarnya memberikan kedudukan yang lebih baik, karena kreditur didahulukan dan dimudahkan dalam mengambil pelunasan atas tagihannya atas hasil penjualan benda tertentu atau sekelompok benda tertentu milik debitur. Untuk mengenai eksekusi Hak Tanggungan dalam hal ini harus bersandar pada ketentuan Pasal 224 HIR/Pasal 258 RBg, dimana eksekusi tersebut tetap harus berdasarkan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat.
Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini mengenai Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan agar mendapatkan kemudahan dan kepastian hukum dalam mendapatkan hak-haknya serta apa sajakah hambatan dan solusi yang dapat dilakukan pemenang lelang untuk mendapatkan hak-haknya. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan materi penelitian diperoleh dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melakukan wawancara terhadap pihak terkait guna memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, disamping itu berupa pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan. Data yang telah dikumpulkan tersebut kemudian dianalisis dengan metode kualitatif yang didukung dengan oleh logika berfikir secara deduktif.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pemenang lelang eksekusi hak tanggungan agar mendapatkan kemudahan dan kepastian hukum dalam mendapatkan hak-haknya terdapat dalam ketentuan PMK No. 27/ PMK.06/2016, HIR, Vendureglement, KUHPerdata, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hambatan dan solusi yang dapat dilakukan pemenang lelang untuk mendapatkan hak-haknya yaitu dapat melalui eksekusi riil atau eksekusi pengosongan yang diatur dalam Pasal 200 Ayat (11) HIR melalui Pengadilan Negeri setempat. Upaya lain yang dapat dilakukan pemenang lelang untuk mendapatkan hak-haknya yaitu apabila sebelumnya telah terjadi sebuah sengketa atas obek a-quo berdasarkan putusan dari Pengadilan. Untuk dapat mengembalikan hak pembeli dalam hal ini Pemenang Lelang dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas Perbuatan Melawan Hukum terhadap pihak Bank.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemenang Lelang dan Eksekusi Hak Tanggungan.