Konsumen sebagai pembeli atau pemakai suatu produk berhak mendapatkan barang atau produk dengan mutu dan kualitas yang baik. Sebagian besar dari mereka tidak memperhatikan keamanan dari suatu produk yang akan dibeli. Sehingga seringkali pihak produsen atau pelaku usaha mengabaikan kepentingan konsumen terutama tentang jaminan keamanan produk makanan khususnya makanan yang tidak layak atau kadaluwarsa.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen terhadap produk-produk makanan kadaluwarsa yang beredar di masyarakat dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha dan instansi pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan.dalam menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.
Dari hasil penelitian, Perlindungan Hukum Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur tentang larangan para pelaku usaha dalam menjual produknya, tanggung jawab sebagai pelaku usaha, penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, serta sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Upaya dari para pelaku usaha terkait dengan peredaran makanan kadaluwarsa berupa pemberian tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk, menjamin kemasan produk yang digunakan untuk dikonsumsi aman, menggunakan bahan produksi yang aman, dan melakukan pengawasan secara rutin oleh pelaku usaha. Sedangkan upaya dari instansi pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupa himbauan kepada masyarakat, pemeriksaan sarana distribusi, dan pengawasan yang dilakukan dari tingkat produsen hingga distributor kecil.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluwarsa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen