Melimpahnya sumber daya perikanan di perairan laut Indonesia ternyata telah menarik perhatian pihak asing untuk juga dapat menikmatinya secara illegal melalui kegiatan illegal fishing tindakan illegal fishing tidak hanya merugikan secara ekonomi dengan nilai triliunan rupiah yang hilang, tetapi juga menghancurkan perekonomian nelayan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui konstruksi pengaturan hukum tentang Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing dalam Hukum Nasional dan Internasional dan mengkaji dampak dari pengaturan Hukum tentang Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing di Indonesia.

Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah: 1) Bagaimana pengaturan Hukum Internasional tentang Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing, 2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya pengaturan Hukum tentang Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif, yang dilakukan dengan suatu penelitian yang secara deduktif, dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur.

Hasil dari penelitian yang penulis laksanakan menunjukkan bahwa: 1) Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing oleh Pemerintah Indonesia tercantum dalam UU Perikanan yang meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982). 2) Kebijakan Penenggelaman Kapal Pelaku Illegal Fishing di Indonesia menimbulkan dampak negatif, berupa pencemaran laut, kerusakan lingkungan dan gangguan jalur pelayaran yang ditimbulkan dari bangkai kapal yang telah dieksekusi tersebut. Disisi lain dampak positif dari kebijakan tersebut adalah peningkatan perekonomian negara, peningkatan NTN dan lahirnya MoU yang khusus membahas mengenai illegal fishing.

Kata Kunci: Illegal Fishing, Kapal Asing, Penenggelaman.