Saat ini masyarakat tidak hanya menggunakan gadget sebagai alat komunikasi saja. Namun merambahnya beberapa aplikasi media sosial membuat masyarakat menjadikan media sosial sebagai gaya hidup. Media sosial juga kerap digunakan sebagai ajang pamer bagi masyarakat dengan memposting gemerlap kemewahan dalam kehidupan masyarakat, seperti memposting mobil baru, rumah besar, dan berbagai pakaian bermerk yang syarat akan kehidupan yang penuh dengan kata mewah, yang menjadikan masyarakat tersebut akan lebih terpadang setelah melihat beberapa postingan dalam media sosialnya. Pencemaran nama baik memberikan banyak pelanggaran UU ITE no 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik oleh Ditreskrimsus Polda Jateng maka dari itu akan kami jadikan penelitian lebih lanjut dalam pembahasan ini.
Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE di masyarakat dan untuk mengetahui hambatan dan upaya dalam proses penyidikan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE dalam konsepsi kepastian hukum oleh Ditreskrimsus Polda Jateng.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan saksi Penangkap dan Penyidik di wilayah hukum Polda Jawa Tengah dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan yang berkaitan dengan teori efektivitas hukum dan teori kepastian hukum.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa penanganan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan UU No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang ITE di masyarakat belum efektif. Hal tersebut diwujudkan dengan naiknya angka tindak pidana pencemaran nama baik dari tahun ke tahun, dan ragamnya modus tindak pidana. Hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Wilayah Polda Jawa Tengah, yakni, pertama Pencarian Pelaku melalui media sosial yang digunakan sarana pencemaran nama baik, kedua faktor sarana dan prasarana kurang memadai, ketiga sulitnya mengungkap barang bukti, keempat besarnya anggaran yang dibutuhkan pihak kepolisian dalam proses pembuktian perkara menggunakan saksi ahli, dan kelima Perbedaan Perspektif Hukum dari Negara Pendiri Media Sosial. Upaya untuk mengatasi hambatan dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di wilayah Polda Jawa Tengah, adalah mengadakan kordinasi dengan dinas terkait seperti dari Kementrian Kominfo RI terkait kepemilikan dan informasi akun, melengkapi sarana dan prasarana yang ada memberikan pelatihan kepada anggota kepolisian yang membidangi atau menangani kasus dengan keterampilan di bidang penanganan kasus pidana pencemaran nama baik.
Kata kunci : Penanganan Penyidik, Tindak Pidana, Pencemaran nama baik