NURYANTO, EKO (2020) KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN UMUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA PROSES PELAKSANAAN PEMILU (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Merauke). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

	Text COVER.pdf Baca Disini (482kB) | Download (482kB)
	Text ABSTRAK.pdf Baca Disini (204kB) | Download (204kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Baca Disini (203kB) | Download (203kB)
	Text BAB I.pdf Baca Disini (390kB) | Download (390kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (632kB) | Download (632kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (537kB) | Download (537kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (205kB) | Download (205kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Baca Disini (421kB) | Download (421kB)
	Text publikasi.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (219kB) | Download (219kB)

Abstract

Pentingnya dilakukan penegakan hukum pidana terhadap pelaksanaan Pemilu sebagai upaya terakhir (ultimum remidium) dalam menyelarnatkan tujuan Pernilu. Tingkat kompetisi dan kontestasi antar calon eksekutif dan calon legislatif sangat besar.Hal ini disebabkan karena terjadinya kristalisasi kepentingan politik antar calon berserta dan partai pendukungnya.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan menganalisis: (1) bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang terjadi di Indonesia, (2) mekanisme penegakan hukum tindak pidana pemilu berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum, (3) kendala dalam proses hukum terhadap tindak pidana pemilu.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Disamping Tindak Pidana Pemilu yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga diatur lebih rinci dan tegas terhadap tindak pidana pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada Undang-Undang Pemilihan Umum tersebut dijelaskan berbagai bentuk-bentuk tindak pidana pemilu yang secara yuridis dijelaskan dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 553, (2) Mekanisme dalam proses peradilan pidana pemilu yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu melalui penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan yang mana proses dilaksanakan secara peradilan khusus yang masih mengacu pada tahapan proses peradilan pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, (3) Kendala yang terjadi dalam proses hukum terhadap tindak pidana pemilu dialami oleh berbagai perangkat yang terlibat dalam proses peradilan tindak pidana pemilu dengan kendala yang berbeda-beda tiap perangkat baik dari panwaslu, penyidik kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Kata Kunci: Undang-Undang, Pemilihan Umum, Penegakan Hukum Pidana.

Dosen Pembimbing:	GUNARTO, GUNARTO and PURNAWAN, AMIN | nidn0605036205, nidn0606126501
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 4 UNISSULA
Date Deposited:	23 Apr 2021 06:25
Last Modified:	23 Apr 2021 06:25
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/19890

Actions (login required)

View Item