Pelanggaran lalu lintas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan pelaksanaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan kerugian jiwa atau benda dan juga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamtibcarlantas). Penulisan ini bertujuan untuk mengeahui dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang berdasarkan Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bbs, proses penyelesaian perkara, kendala-kendala, dan solusi dalam melakukan penyelesaian perkara.
Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis (social legal research), Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, sumber data primer dan sekunder serta menggunakan analisis kualitatif. Penulisan ini dianalisis dengan teori keadilan dan teori kepastian hukum untuk menjawab permasalahannya.
Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang berdasarkan Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bbs telah dilaksanakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan dakwaan dan menuntut pelaku pelangaaran lalu lintas pada putusan Nomor 152/Pid.Sus/2018/PN Bbs. Boginovel Sudiwaan Bin Andi Wiyono. Proses penyelesaian perkara dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan persidangan di Pengadilan untuk selanjutnya dijatuhi putusan pidana terhadap pelaku. Kendala-kendala yang dihadapi pada saat penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan matinya orang meliputi: kurang memadainya sarana prasarana, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya koordinasi antara Polisi dan Jaksa, kurangnya kesadaran hukum masyarakat, dan kurang dipatuhinya aturan hukum oleh masyarakat. Solusi yang diterapkan dalam menghadapi kendala tersebut berupa: melengkapi sarana dan prasana sesuai dengan standar minimal, menambah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan koordinasi antara Polisi dan Jaksa, mengadakan sosialisasi untuk membuat sadar masyarakat sehingga dapat dipatuhinya aturan-aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Implementasi, Pelanggaran Lalu Lintas, Matinya Orang