Tesis ini akan mengupas dan membahas agar dapat menganalisis serta dapat mengetahui mengenai Tanggung Jawab Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Terkait Putusan Pengadilan Nomer 97/Pdt.G/2015/Pn.Yk, dalam hal ini tanggungjawab seorang Notaris/PPAT apabila akta dibatalkan karena kelalaiannya adalah membayar ganti rugi kepada para pihak baik itu ganti rugi yang nyata (materiil) maupun tidak nyata (immateril) serta karena dengan sengaja.
Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui tanggungjawab dan akibat hukum akta yang terjadi atas pemalsuan tandatangan oleh Notaris/PPAT serta bagaimana tanggung jawab notaris terhadap kerugian Akta yang dibuatnya dalam kasus yang telah diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri yogyakarta Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Yk, yang pokok perkaranya Notaris/PPAT Esnawan, S.H telah melakukan penyimpangan terhadap Pasal 263 ayat 1 dan Pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dengan tuduhan pembuatan surat/dokumen palsu atau membuat minuta akta dengan memalsukan tandantangan para pihak .
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) terhadap Putusan Mahkamah Agung Putusan Pengadilan Negeri yogyakarta Nomor 97/Pdt.G/2015/PN.Yk. Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembuatan Akta Otentik yang dengan tuduhan pembuatan surat/dokumen palsu atau membuat minuta akta dengan memalsukan tandantangan penghadap, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m UU No. 2/2014 akan mengakibatkan Akta tersebut dapat terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi Akta di bawah tangan.

Kata Kunci : Notaris/PPAT, Pemalsuan Tandatangan, Akta di bawah tangan