Sebagai seorang pemegang protokol selain bisa belajar banyak juga terdapat konsekuensi yang diterimanya yaitu apabila akta tersebut terdapat masalah hukum, sebagai pemegang protokol juga turut sebagai tergugat atau dipanggil oleh penyidik agar membawa akta yang ada pada Notaris pemegang protokol.Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis dan mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol akta yang diduga terkait masalah hukum di kota Semarang.2. Untuk menganalisis dan mengkaji hambatan-hambatan Notaris dalam melaksanakan tugasnya sebagai notaris penerima protokol akta yang diduga terkait masalah hukum di kota Semarang.3.Untuk memformulasikan perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol akta yang diduga terkait masalah hukum di masa mendatang.
Metode pendekatan dalam penyusunan penulisan penelitian hukum ini adalah pendekatan hukum yuridis-sosiologis, yaitu suatu metode pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkonsepsikam hukum sebagai institusi sosisal yang riil dan fungsional dakam sistem kehidupan yang nyata.
Penelitian ini bersifat deskriptif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara dengan narasumber yaitu Notaris. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.
Hasil dari penelitian ini adalah 1) Dalam putusan pengadilan Nomor 452/PDT.G/2010/PN.JKT.TIM, menyatakan bahwa Notaris penerima Protokol sudah mendapat perlindungan hukum yang sesuai berupa pengawalan dan pemanggilannya telah sesuai dengan apa yang terdapat di dalam Pasal 66 UUJN dan mempertegas bahwa Notaris penerima protokol tidak dapat menjadi pihak yang digugat apabila terdapat permasalahan dalam protokol akta yang diterimanya.2) Hambatan-hambatan yang terjadi adalahbelum adanya regulasi yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban bagi Notaris penerima protokol. Terhadap penerima protokol : sedikitnya pengetahuan para pihak yang bersangkutan mengenai kewajiban dan hak Notaris penerima protokol menyebabkan Notaris penerima protokol dianggap sebagai pihak yang bertanggung jawab.Terhadap klien atau para pihak adalah apabila akta yang dipegang oleh penerima protokol hilang atau rusak, tentu hal ini akan membuat kerugian bagi para pihak.Bagi organisasi INI adalah organisasi dianggap membela Notaris meskipun Notaris tersebut dianggap bersalah. Bagi penegak hukum adalah belum adanya kejelasan mengenai Notaris penerima protokol sehingga ketika terdapat kasus yang melibatkan Notaris penerima protokol penegak hukum tidak mempunyai pegangan atura perUUan yang jelas mengenai hal ini.3) Notaris penerima protokol akan mendapat perlindungan hukum yang sama dengan Notaris lainnya.

Kata Kunci: Notaris penerima protokol akta