Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebenaran bahwa kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi belum berbasis nilai keadilan, menganalisis kelemahan-kelemahan kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi saat ini serta bertujuan menemukan rekonstruksi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi yang berbasis nilai keadilan.
Penelitian ini dilakukan dengan paradigma konstruktivisme, menggunakan pendekatan socio-legal-research. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara/interview dan studi pustaka. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode diskriptif kuantitatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi saat ini belum efektif dan berkeadilan, hal ini ditunjukan dengan masih banyaknya pihak tidak bertanggung jawab dan orang tua yang menjadikan anaknya pengemis dan pengamen hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, pemandangan ini dapat terlihat salah satunya pada kasus Gajahwong di Yogyakarta, dimana pihak yang melakukan eksploitasi adalah orang tua dari anak sendiri; adapun faktor- faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan hukum perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi saat ini belum efektif dan berkeadilaan ialah faktor budaya hukum masyarakat yang terdiri dari desakan ekonomi, pendidikan, keluarga, lingkungan, dan faktor moralitas. Kemudian faktor penegakan hukum. Perlu diadakan rekontruksi terhadap beberapa pasal UU No 35 Tahu 2014 diantaranya Pasal 1 Butir 2 dan Butir 15, Pasal 26 Butir 1,
Pasal 33 Butir 1, Pasal 53 Butir 1, dan Pasal 88. Diperlukan adanya peran aktif pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penanganananak korban eksploitasi ekonomi, kemudian perlu adanya lembaga pemerhati yang lebih progresif dimana lembaga tersebut terdiri dari elemen akademisi, advokat, penegak hukum, pemerintah daerah dan pusat, serta lembaga swadaya masyarakat.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Kebijakan, Perlindungan, Anak dan Korban Eksploitasi Ekonomi