Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah adalah regulasi yang berlaku di bidang pengadaan saat ini. Penyelesaian Sengketa diatur didalam Bab XII Bagian keenam Pasal 85, yaitu tentang Penyelesaian sengketa kontrak. Padahal sengketa pengadaan barang/ jasa pemerintah dapat terjadi di semua tahapan mulai dari perencanaan, persiapan pengadaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, hingga paska serah terima hasil pekerjaan. Tidak diaturnya penyelesaian sengketa pengadaan diluar kontrak, sangat merugikan pengusaha swasta dalam melindungi kepentingan hukumnya ketika terjadi pelanggaran dalam kegiatan pengadaan barang/ jasa pemerintah.
Lemahnya perlindungan hukum bagi pengusaha swasta tentunya akan menurunkan minat swasta untuk beramai-ramai berkompetisi secara sehat mengikuti kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Padahal hanya dengan adanya persaingan yang kompetitif akan dapat mewujudkan tujuan pengadaan yaitu efektif dan efisien dalam rangka “best value for money”.
Penelitian ini menggunakan Paradigma konstruktivisme, ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial bersifat relatif. Kajian Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (socio-legal approach). Penelitian ini adalah bersifat deskriptif analis. Data yang dikumpulkan dianalisis secara induktif. Peneliti memulai analisisnya dengan perlahan tetapi secara teliti bergerak dari spesifik ke generalisasi. Dalam pemelitian ini digunakan beebrapa teori sebagai pisau analisis, yaitu teori keadilan sebagai grand theory, teori perlindungan hukum dan teori sistem hukum sebagai middle theory dan teori hukum progresif, teori bekerjanya hukum dalam masyarakat sebagai applied theory.
Adapun hasil penelitian ini adalah menemukan (1). Konstruksi Perlindungan hukum pengusaha swasta dalam sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah saat ini belum berkeadilan. (2). Kelemahan perlindungan hukum pengusaha swasta dalam sengketa pengadaan barang dan jasa pemerintah sekarang. (3). Rekonstruksi perlindungan hukum pengusaha swasta dalam seneketa pengadaan barang dan jasa di pemerintahan berbasis nilai keadilan.

Kata kunci: perlindungan hukum, pengadaan, keadilan