Efektifitas penanganan tindak pidana umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan mengacu penerapan diversi pada perkara anak, diversi tentunya menjadi ide yang cukup menarik dalam menyelesaikan masalah tindak pidana umum.
Tujuan Penelitian adalah: Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penanganan tindak pidana umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat penanganan tindak pidana umum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; dan untuk menganalisis dan menemukan model rekonstruksi penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana umum berbasis nilai keadilan.
Metode penelitian: paradigma yang digunakan pada penelitian ini adalah Paradigma konstruktivisme, jenis penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Metode pendekatan yuridis sosiologis (sociolegal research). Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber data primer dan sekunder. Menggunakan analisis deskritif kualitatif.
Hasil temuan menunjukkan bahwa Pelaksanaan sistem peradilan pidana pada tindak pidana umum tidak akan menghasilkan keadilan substantif walaupun telah disepakati dan dikehendaki oleh para pihak baik Pelaku atau Korban dengan atau tanpa melibatkan Masyarakat atau Tokoh Setempat. Kewenangan polisi apabila ditelusuri, persoalan yang timbul dalam hal penerapan pendekatan keadilan restoratif pada tahap pra adjudikasi yang dalam hal ini melibatkan subsistem kepolisian sesungguhnya berakar dari definisi yang tidak memadai yang diberikan undang-undang mengenai apa yang dimaksud dengan penghentian penyidikan dan diskresi. Definisi penghentian penyidikan dan diskresi tersebut menjadi sangat penting karena pada prinsipnya lembaga kepolisian dan kejaksaan merupakan instrumen pendukung penerapan pendekatan keadilan restoratif.
Rekonstruksi nilai rekonstruksi penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana umum berbasis nilai keadilan adalah perdamaian antara Pelaku dan Korban tindak pidana umum dengan penerapan restorative justice dapat menghapuskan perbuatan melawan hukum tindak pidana. Rekonstruksi norma hukumnya adalah rekonstruksi terhadap Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; Pasal 140 ayat (2) huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana; dan Pasal 75 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Temuan teori baru berdasarkan rekonstruksi penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana umum berbasis nilai keadilan di atas, maka rumusan utama makna teori yang dihasilkan adalah “Penerapan diversi dalam penanganan tindak pidana umum berbasis nilai keadilan”.

Kata Kunci: Diversi, Tindak Pidana Umum, Nilai Keadilan.