Korban penyalahgunaan narkotika dalam amanat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 127 Ayat (3), korban penyalahguna narkotika menjalani rehabltasi, akan tetapi pada realitanya korban langsung dikenakan hukuman pidana, sehingga terdapat ketidak sesuaian sistem penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat dengan peraturan perundang-undangan, Dalam permasalahan yang diangkat diantaranya mengapa kebijakan sanksi pidana dan tindakan dalam penegakan hukum penanggulangan tindak pidana narkotika saat ini belum mewujudkan keadilan, Bagaimana kelemahan-kelemahan dalam kebijakan sanksi pidana dan tindakan dalam penegakan hukum penanggulangan tindak pidana narkotika saat ini, serta bagaimana rekonstruksi kebijakan sanksi pidana dan tindakan dalam penegakan hukum penanggulangan tindak pidana narkotika sistem dalam mewujudkan keadilan religius. Guna menjawab permasalahan maka metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis, yaitu berdasarkan pada norma hukum dan teori keberlakuan hukum yang ada. Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika di mana korban penyalahgunaan narkotika dikenakan rehabilitasi, akan tetapi implementasinya korban penyalahgunaan narkotika dikenakan Pasal 112 dan mendapatkan sanksi hukuman pidana bukan rehabilitasi, sehingga perlu dilakukan rekontruksi aturan hukum serta pembenahan terhadap sistem penegakan hukum agar terciptanya suatu keadilan secara religius.

Kata Kunci : Rekontruksi, Narkotika, Sanksi, Penegakan Hukum, Religius