Narkoba merupakan fenomena kejahatan dengan daya rusak yang dahsyat dan menyebabkan rusaknya sebuah generasi. Selain bersifat transnasional dan global. Kejahatan Narkotika bersentuhan dengan semua aspek dalam kehidupan dan saling terkait, sehingga membutuhkan penanganan dengan pendekatan yang integral dan komprehensif. Penegakan Hukum terhadap kejahatan Narkotika dewasa ini cenderung menggunakan pendekatan melalui aspek normatif saja, tanpa melihat lebih luas aspek lain yang berpengaruh. Pengguna dan Penyalahguna Narkotika pada dasarnya adalah korban dari dampak kejahatan narkotika, sehingga pantas untuk diberikan rehabilitiasi dan pelayanan kesembuhan, bukan diberikan sanksi yang membuat mereka mereka berpotensi sulit untuk sembuh. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi penegakan hukum terutama putusan hakim terhadap pengguna dan penyalahguna yang seharusnya diberikan rehabilitas. Hasil Penelitian ini,menunjukan Pertama, beberapa putusan hakim terhadap pengguna dan penyalahguna narkotika beberapa memberikan rehabilitasi dan beberapa yang lain tidak memberikan rehabilitasi, sehingga menyebabkan ketidakpastian Hukum. Kedua, implikasi dari putusan ini adalah menyebabkan ketidakpastian hukum yang berturut turut menyebabkan proses yang panjang, Overcapavity Lapas, dan Perluasan Kejahatan Narkotika serta perlu di benahi devinisi pasal 112 UU no 35 tahun 2009 pengertian menyimpan membawa, menguasai, memiliki karena di sana terdapat korban yang belum tentu bisa dikatakan penyalahguna. Ketiga, Penegakan Hukum Narkotika harus berpijak kepada nilai nilai asli Indonesia yaitu Nilai Nilai Pancasila dengan pendekatan Teori Keadilan Bermartabat.
Keyword : Narkotika, Rehabilitasi, Keadilan Bermartabat.