Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia saat ini belum berkeadilan terutama dalam hal Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia, Perlindungan Terhadap Kreditur dan Debitur, Pembukuan Pendaftaran Jaminan Fidusia, dan Pendaftaran Obyek Fidusia yang berada di Luar Negeri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode Deskriptif. Adapun rekonstruksi kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang berbasis nilai keadilan dalam disertasi ini adalah Pasal 19 ayat 2 UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dalam hal kewajiban pendaftaran Jaminan Fidusia oleh kreditur baru kepada kantor Pendaftaran Fidusia secara terpisah dengan kreditur lama, Pasal 14 ayat 3 dalam hal Kantor Pendaftaran Fidusia terintegrasi dengan kebutuhan masing-masing daerah di Kabupaten atau kota dan Pasal 11 ayat 2 berkaitan dengan Obyek Fidusia yang berada di Luar Negeri didaftarkan di Jakarta. Pelaksanaan Kewajiban Pendaftaran Jaminan Fidusia Saat Ini Belum Berkeadilan terutama dalam hal Prosedur Pendaftaran Jaminan Fidusia, Perlindungan Terhadap Kreditur dan Debitur, Penegasan Lembaga Cessie dalam hal Pengalihan Hak Piutang, Pengikatan Agunan Jaminan Fidusia, Pembukuan Pendaftaran Jaminan Fidusia, Pendaftaran Obyek Fidusia yang berada di Luar Negeri, Pembebanan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia, dan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. Adapun Rekonstruksi adalah Pengalihan Hak Piutang (Cessie) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat 1, Pendaftaran Jaminan Fidusia harus lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya Sesuai dengan pasal 14 angka 3 UUJF, Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur pendaftaran Obyek Fidusia yang berada di Luar Negeri di Ibukota Negara berkaitan dengan pasal 11 ayat 2 UUJF. Selain itu juga melakukan rekonstruksi kewajiban pendaftaran jaminan fidusia yang berbasis nilai keadilan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap kreditur penerima fidusia atas barang jaminan fidusia (inventory) maupun debitur dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban. Melaksanakan monitoring pelaksanaan jaminan fidusia dalam perjanjian kredit. Memberikan kepastian yuridis terhadap surat kuasa jual atas obyek jaminan fidusia yang dipersyaratkan untuk diwaarmerking oleh notaris dan menjamin secara berkeadilan penyelesaian eksekusi jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke kantor pendaftaran jaminan fidusia. Sehingga nilai keadilan dalam pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia bisa terwujud.

Keywords: Registrasi; Fidusia; Reconstruksi; Keadilan.