Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 merupakan turunan dari Undang-Undang Dasar 1945 dimana negara menguasai (mengelola) sumber daya alam (batubara) untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Korporasi merupakan mitra pemerintah dalam mengelola sumberdaya alam tersebut dengan melakukan penambangan. Namun, dalam praktek pertambangan sering menimbulkan dampak negatif dan pelanggaran oleh korporasi yang dalam penerapan pidananya belum berbasis keadilan dan membawa manfaat bagi lingkungan dan masyarakat.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 selama ini, dan untuk mengetahui kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 saat ini, serta merekonstruksi sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang berbasis nilai keadilan.
Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa secara kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Penerapan sanksi pidana terhadap korporasi saat ini dihadapkan pada belum jelasnya subjek hukum korporasi, dimana disebutkan sebagai badan hukum yang jika melaksanakan tindak pidana, selain dikenai pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, juga dijatuhkan pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu per tiga) kali ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Selain itu, badan hukum juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. (2) Kelemahan penerapan sanksi pidana terhadap korporasi dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sat ini dari aspek : (a) ketidakjelasan subjek pidana korporasi; (b) belum ada aturan sanksi pidana bagi yang tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang; (c) adanya multitafsir norma hukum; (d) adanya disparitas pemidanaan dalam putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan; (e) Sanksi pidana belum berorientasi pelestarian lingkungan; (3) Rekonstruksi penerapan sanksi pidana terhadap korporasi berbasis nilai keadilan dengan mengganti kata badan usaha dengan korporasi, memasukkan kewajiban memberim laporan reklamasi dan pascatambang dalam pasal 159, dihapuskanya pasal yang multitafsir, memberikan batasan minimum pidana penjara dan pidana denda yang besarannya melalui kajian lebih dulu serta menambahkan sanksi kerugian juga biaya rehabilitasi lingkungan yang besarannya diatur melalui kajian lebih dulu.

Kata kunci: Sanksi Pidana, Korporasi, Undang-Undang Minerba, Rekonstruksi.