Maemunah, Maemunah (2019) Rekonstruksi Hukum Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Berbasis Nilai Keadilan Pancasila. Doctoral thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (824kB) | Download (824kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (247kB) | Download (247kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (260kB) | Download (260kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text bab I.pdf Baca Disini (541kB) | Download (541kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (673kB) | Download (673kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (953kB) | Download (953kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (433kB) | Download (433kB)
	Text bab V.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (833kB) | Download (833kB)
	Text bab VI.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (259kB) | Download (259kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (262kB) | Download (262kB)

Abstract

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial
warga negara, agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya, cita – cita seperti inilah harapan masa depan semua negara.
Khusus Negara yang sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak berusaha untuk memberikan
perlindungan yang terbaik bagi anak, hal tersebut merupakan prioritas yang harus dilakukan,
jika ingin dimasa yang akan datang lebih baik. Dalam mewujudkan perlindungan anak yang
maksimal diperlukan adanya sumber daya manusia yang kuantitas dan kualitasnya mencukupi.
Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut Kementerian Sosial RI sejak tahun 2010
merekrut pekerja sosial sebagai pendamping Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA).
dengan julukan Satuan Bhakti Pekerja Sosial disingkat Sakti Peksos
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa bentuk kontruksi hukum Standar
Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang belum berbasis nilai
keadilan Pancasila, selanjutnya di rekontruksi menjadi hukum berbasis nilai keadilan pancasila.
Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang- undangan, pendekatan kasus,
pendekatan perbandingan dengan negara lain, dengan cara mengkaji dan menganalisa
perundang-undangan,jurnal, kasus, data dan menyebar angket serta wawancara langsung.
Hasil penelitian, menemukan bahwa pelaksanaan kontruski hukum Standar Nasional
Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang belum berbasis nilai keadilan
pancasila yakni; (1)kedudukan pekerja sosial sebagai pegawai Kementerian Sosial RI yang
ditempatkan di Dinas Sosial Kab/Kota, dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Direktorat
Rehabilitasi Sosial RI, (2)analisa kebutuhan yang tercantum dalam kontruksi hukum tersebut
belum dilakukan, (3)dalam perekrutan menerima dari berbagai latar belakang
pendidikan/jurusan dengan tidak ada pelatihan sebelum ditugaskan di masyarakat.
Kelemahan yang ditemukan dalam kontruksi hukum Standar Nasional Sumber Daya
Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang belum berbasis nilai keadilan pancasila,
yakni (1) Perspektif struktur hukum, yakni kedudukan Satuan Bhakti Pekerja Sosial
menyebabkan rentang kendali pembinaan dan pengendalian yang kurang maksimal.(2)
Perspektif substansi hukum, yakni analisa kebutuhan yang tidak disusun, menyebabkan
beberapa Kab/Kota tidak memiliki Satuan Bhakti Pekerja Sosial, (3) Perspektif budaya hukum,
yakni tidak adanya pelatihan sebelum ditugaskan ke Kab/Kota akan berdampak pada pelayanan
yang kurang optimal.
Rekontruksi Standar Nasional Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial
Berbasis Nilai Keadilan Pancasila, pasal 3, pasal 21, dan tambahan pasal 28, menghasilkan(1)
Perlakukan yang adil disemua bidang kehidupan termasuk dalam perlindungan anak, maka
kesejahteraan sosial akan tercapai.(2)Terwujudnya peningkatan kualitas hidup, harkat dan
martabat manusia yang ber keadilan sosial (3) Hukum disusun untuk digunakan bagi
kepentingan umum, dalam rangka mewujudkan perlindungan hak- hak dan kewajiban warga
negara
Kontruksi hukum yang diterbitkan adalah sebagai payung hukum dalam perlindungan
anak. Sebagai penjabaran UUD Negara RI Tahun 1945, UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial dan UU Nomor 35 Tahun 2014, tentang PerlindunganAnak.

Kata kunci : Rekontruksi –Pengadaan Sakti Peksos- Berbasis Keadilan Pancasila

Dosen Pembimbing:	Eko, Eko and Purnawan, Amin | UNSPECIFIED, nidn0606126501
Item Type:	Thesis (Doctoral)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Program Doktor Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	06 Mar 2020 04:00
Last Modified:	06 Mar 2020 04:00
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/17234

Actions (login required)

View Item