Regulasi pengadaan barang jasa pemerintah berupa Perpres setiap tahun mengalami perubahan terus
menerus karena belum adanya undang-undang yang mengaturnya. Pada tahun 2010 diberlakukan
Perpres nomor 54 tahun 2010 diikuti perubahan pada tiap tahunnya hingga tahun 2018 diberlakukan
Perpres nomor 16 tahun 2018 pada pelaksanaanya masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip kontrak
yang diamanatkan dalam Perpres dimaksud sehingga selalu terjadi pelanggaran yang sama dalam
setiap pengadaan barang jasa, pelanggaaran yang dilakukan oleh penyedia adalah keterlambtan
daalam meyelesaikan pekerjaa. Penelitian ini menggunan metedoe penelitian hukum Normatif,
Normatif Empiris dan penelitian hukum Empiris. Tujuan dari Penelitian ini adalah mengkaji dan
menganalisis Rumusan Prinsip Kontrak, Menemukan kebenaran pelaksanaan Prinsip Kontrak dan
Menemukan Rekontruksi Prinsip Kontrak Pengadaan Barang Jasa Bagian Perbekaalann Umum
Perlengkapan Anggota Polri yang berbasis Nilai Keadilan Pancasila dan Hukum Islam. Adapun hasil
dari penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut : Pelaksanan Pengadaan barang/jasa dilakukn
secara elektronik (electronic government procurement) adalah proses pengadaan barang/jasa
pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan
memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi. Meggunakan LPSE Polda Jabar
dilaksanakan di bawah koordinasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.Penerepan
prinsip pengadaan merupakan pernyataan fundamental atau kebenaran secara umum maupun individu.
dengan penerapan prinsip-prinsip pengadaan dapat dipastikan akan diperoleh barang/jasa yang sesuai
dengan spesifikasinya dan kualitas yang maksimal serta biaya pengadaan yang minimal.Disamping itu
dari sisi penyedia barang. Jasa akan terjadi persaingan yang sehat dan pada gilirannya akan
mendorong untuk semakin meningkatnya kualitas dan kemampuan penyedia barang/ jasa.Manfaat
memahami prinsip-prinsip pengadaan barang/ jasa adalah :Mendorong praktek pengadaan barang jasa
yang baik, meningkatkan efisiensi penggunaan uang negara, menekan kebocoran anggaran dan
terwujudnya pemerintahan yang bersih. Kelemahan Prinsip Kontrak pada regulasi pasal 6 Perpres
Nomor 16 tahun 2018 karena lemahnya pengawasan dari pengawas Internal yang ditunjuk untuk
mengawasi kegiatan pengadaan barang/jasa yang ada pada KLPD, sesuai tugasnya yaitu : Pengawas
Internal Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kegiatan yang dilakukan secara komprehensip,
sistematis,independen,dan berkala untuk menguji apakah kegiatan pengadaan barang.jasa telah
dilakukan dengan baik sesuai dengan rencana, prosedur dan aturan yang berlaku, Pengawasan
pengadaan barang jasa dilakukan sejak perencaan,persiapan, pemilhan penyedia, pelaksanaan kontrak
dan serah terima pekerjaan, namun tugas tersebut belum dilaksanakan sehingga belum dapat didapat
hasil seperti pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya, Kepatuhan terhadap peraturan,
Pencapaian TKD, Penggunaan produk dalam negeri,Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha
kecil ; dan pengadaan berkelanjutan. Pengawasan pengadaan barang/ jasa belum sepenuhnya
dilaksankan sehingga masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyyedia diantaranya
penyelesaian pekerjaan yang tidak tepat waaktu sehinggaa menimbulkan keterlambatann barang yang
akan dipakai oleh anggota Kepolisan Polda Jabar sehingga tugas yang dibebankan kepada tim
pengangawas internal seperti Pemeriksaan ( audit) Pemantuaun ( monitoring), dan evaluasi, juga
kegiatan pengawan lain penyelenggaraan whistleblowing system, hasil pengawasan digunakan
sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa yang sedaang berlangsung.
Merekontruksi prinsip kontrak pengadan barang jasa sesuai Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang
pengadaann barang jasa pemerintah adalah sebuah keharusan untuk perbaikan pengadaan barang /jasa
dilingkungan Kementerian/Lembaga , Perangkat Daerah guna mencegah terjadinya kebocoran
anggaran yang akan menimbulkan pelanggaran tindak pidana maupun pelanggaran perdata. Penerapan
sanksi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikenakan kepada pelaku pengadaan yang
terbukti secara hukum melakukan pelanggaran pada pengadaan barang / jasa.Secara garis besar sanksi
dalam pengadaan barang/ jasa dapat dikategarokan menjadi dua garis besar yaitu : Terhadap penyedia
dan terhadap PA/KPA/PPK/Pejabat Pengadaan/ Pokja Pemilihan/PJPHP/PPHP. Hal ini harus
diterapkan agar prinsip pengadaan barang/jasa dapat dijalankan dengan baik.
Keyword : Prinsip Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berbasis Keadilan Pancasila dan Hukum
Islam.