Penelitian ini bertujuan menganalisis hakikat pelaksanaan bantuan hukum bagi
masyarakat kurang mampu dan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan
pemberian bantuan hukum dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat
kurang mampu serta merekontruksi pemberian bantuan hukum bagi masyarakat
kurang mampu yang berbasis nilai keadilan yang bermartabat. Jenis penelitian ini
termasuk penelitian hukum empiris, dengan menggunakan metode pendekatan
perundang-undangan, historis, sistem hukum. Sumber data penelitian diperoleh
dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek
penelitian dan data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran bahan-bahan hukum
yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Analisis data yang
digunakan adalah analisis deksriptif. Penelitian ini menemukan: 1) Hakikat
pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu merupakan hak
konstitusional yang dijamin oleh konsitusi. Dalam penegakan hukum pidana,
bantuan hukum merupakan suatu syarat dalam menentukan proses hukum yang
adil dan tidak memihak (fair trial) dan pemenuhan prinsip (due process law) yang
terkandung di dalam KUHAP. 2) Hambatan-hambatan tersebut sangat dipengaruh
oleh subsistem dalam sistem bantuan hukum itu sendiri, yang meliputi substansi
hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Secara substansial UU Bantuan
Hukum belum mampu mendorong suatu sistem bantuan hukum yang
komprehensif dan responsif. Secara struktural, Advokat yang memiliki kewajiban
untuk memberikan bantuan hukum belum terdorong dan memiliki gairah untuk
melaksanakan kewajibannya dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-
cuma bagi masyarakat miskin. Pemberi bantuan hukum, belum dapat menjangkau
masyarakat miskin, khuussnya yang berada di pedesaan. Dilihat dari budaya
hukum, belum muncul kesadaran hukum dari seluruh elemen bangsa, bahwa
bantuan hukum merupakan suatu keniscayaan dalam memperoleh akses keadilan
dan mendapat keadilan dari hasil akhir dari suatu proses hukum. Rekontruksi
pemberian bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu yang berbasis nilai
keadilan yang bermartabat, perlu adanya upaya untuk menciptakan suatu konsep
bantuan hukum yang komprehensif dan responsif. Komperehensif dalam hal ini
adalah mendorong seluruh elemen untuk turut berpedan dalam pelaksanaan
pemberian bantuan hukum, dengan menyatukan konsep bantuan hukum yang
selama ini telah berjalan, yaitu konsep bantuan hukum individual, bantuan hukum
konstitusional dan bantuan hukum struktural. Responsif, adalah suatu konsep
yang tidak hanya terfokus pada pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat
miskin saja, melainkan juga berupaya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat
Indonesia yang adil dan makmur.

Kata Kunci : Rekontruksi, Bantuan Hukum, Akses Keadilan, Masyarakat Kurang
Mampu.