Penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip-prinsip
good governance merupakan landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan
negara yang demokratis. Tata kepemerintahan yang baik merupakan suatu
konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis dan
efektif sesuai dengan cita-cita terbentuknya suatu masyarakat madani. Tata
kepemerintahan yang baik terkait erat dengan kontribusi, pemberdayaan dan
keseimbangan antara tiga pilarnya yaitu pemerintah, swasta dan
masyarakat.Dengan memahami hal-hal yang disebutkan di atas, maka penting
bagi untuk membahas perumusan tentang pelaksanaan good governance dalam
rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah oleh PPAT sebagai salah satu pihak
yang memiliki wewenang dalam melaksanakan pendaftaran tanah khususnya
pemeliharaan data pertanahan sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih
baik kepada masyarakat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Prinsip Good Governance
dalam proses Pendaftaran Tanah oleh PPAT berbasis Nilai Keadilan, maka
prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan dalam berbagai institusi
penting pemerintahan, prinsp-prinsip tersebut meliputi: Partisipasi masyarakat,
tegaknya supremasi hukum, transparasi, peduli dan stakeholder, berorientas pada
consensus, kesetaraan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis,
sehingga apa yang didambakan Indonesia menjadi negara yang Clean and good
governance dapat terwujud dan hilangnya faktor-faktor Kepentingan politik,
KKN, peradilan yang tidak adil, bekerja di luar kewenangan, dan kurangnya
integritas dan transparansi adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan
yang baik masih belum bisa tercapai;

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Pendaftaran Tanah, Good Governance.