Dalam proses peralihan hak atas tanah dan atau bangunan, timbul dua pajak PBB, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) bagi penjual dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi pembeli. Perda Kabupaten Boyolali No. 2 Tahun 2011 Pasal 29 bahwa PPAT hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah setelah wajib pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa: 1) Pelaksanaan verifikasi dan validasi pajak terhadap isi akta PPAT, harga transaksi dan tanggal akta PPAT di Kabupaten Boyolali. 2) Hambatan dan solusi dalam proses pelaksanaan verifikasi dan validasi pajak terhadap isi akta PPAT, harga transaksi dan tanggal akta PPAT di Kabupaten Boyolali. 3) Konsekuensi hukum tentang kebenaran isi akta PPAT, harga transaksi dan tanggal akta PPAT setelah diberlakukannya validasi pajak di Kabupaten Boyolali.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang menitikberatkan perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Adapun data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka, sedangkan metode analisis data dilakukan dengan analilis deskriptif dan kualitatif.
Hasil hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan verifikasi dan validasi PPh dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Boyolali sedangkan BPHTB dilakukan oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Boyolali. Validasi meliputi kelengkapan dokumen dan kebenaran nilai transaksi. Kaitannya jelas, nilai transaksi sangat mempengaruhi nominal PPh yang disetorkan kepada negara. Dalam pembuatan AJB PPAT harus menunggu proses validasi, dan pembuatan Akta Jual Beli belum bisa dicantumkan harga transaksi dan tanggal. 2) Hambatan disebabkan karena adanya permasalahan dalam penggunaan nilai transaksi yang digunakan sebagai dasar perhitungan BPHTB. Adanya penggunaan nilai transaksi sebagai dasar perhitungan BPHTB inilah yang sering kali menimbulkan permasalahan di lapangan, karena tidak jarang nilai transaksi yang diajukan oleh wajib pajak dianggap tidak sesuai oleh petugas pajak, sehingga tidak jarang petugas pajak dalam proses verifikasi/ validasi, meminta agar nilai transaksi diubah dan disesuaikan menurut penilaian petugas pajak. 3) Dalam pembuatan Akta PPAT konsekuensi dalam mencantumkan harga transaksi dan tanggal pada akta yang dibuat dan ditandatangani. Permasalahan ini terjadi pada pencantuman harga transaksi dan tanggal yang dilakukan setelah validasi selesai, dan para pihak telah menghadap kepada PPAT pada awal sebelum validasi dilakukan. Pencantuman harga transaksi dan tanggal akta pada saat para pihak menghadap dapat berbeda dengan harga transaksi dan tangga setelah proses validasi. PPAT dalam hal ini membuat keterangan yang tidak sesuai dapat dikenai teguran lisan, tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat.

Kata Kunci: Peralihan hak, PPAT, Pajak