Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) antara pemerintah daerah (Perum Bulog) dan sektor swasta UD Padi Indah dibentuk dalam pelaksanaan Kontrak Perbaikan Genset dan Komponen RMP Lappade UPB Nomor Komponen Pk: 015 / 21D00 / 11/2018 .
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsekuensi hukum dari keterlambatan transaksi dalam perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) antara Bulog Corporation dan UD Padi Indah yang mensyaratkan bahwa beberapa bentuk pembangunan mesin penggilingan padi dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan dan karena perjanjian pembatalan pada Build Operate and Transfer / BOT. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu memeriksa norma-norma hukum yang terkandung dalam undang-undang.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam perjanjian Build Operate and Transfer /BOT sebelum pembentukan Peraturan Menteri Negara Militer Perusahaan Republik Indonesia Nomor Per-19 / MBU / 2012 tentang Pedoman Penundaan Transaksi Bisnis yang ditunjukkan oleh Penyimpangan dan / atau Penipuan tetapi memenuhi ketentuan kondisi hukum perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata sehingga memiliki posisi sebagai bukti otentik dan perjanjian kerja sama juga berdomisili sebagai peraturan perundang-undangan. Dalam perjanjian Build Operate and Transfer (BOT), syarat-syarat hukum perjanjian tersebut berada di luar ketentuan KUH Perdata, dan jika tidak dilakukan, mereka akan dianggap tidak pernah ada bahkan jika mereka memenuhi persyaratan hukum perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata. Konsekuensi hukum dari klaim dan denda 5% sesuai dengan keterlambatan pekerjaan yang ditetapkan dalam perjanjian secara sepihak karena wanprestasi yang tidak memenuhi persyaratan pembatalan Pasal 1266 KUH Perdata, dapat dianggap ilegal karena mereka tidak berdasarkan itikad baik dan harus disertai dengan serah terima barang (BAST).
Kata kunci: Perjanjian kerja sama pemerintah, Bangun Guna Serah, Wanprestasi