Masalah dalam penelitian ini yaitu: peran majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari, hambatan dan kendala majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari dan upaya majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari
Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan dengan wawancara dengan Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah di Kota Kendari. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Peranan Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris belum efektif, karena dalam hal pengawasan MPW tidak turun langsung karena system birokrasi yang mengatur MPD untuk bersentuhan langsung dengan notaris dan masyarakat namun MPW mengawasi kinerja dari MPD dalam melakukan tugasnya, MPW dalam hal ini harus selalu memperhatikan dan melihat relevansi serta urgensi seorang Notaris dipanggil sebagai saksi maupun sebagai tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya maupun surat-surat yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses peradilan, penyidikan atau penuntut umum, agar dapat mengambil keputusan yang tepat tentang sanksi apa yang harus diberikan terhadap notaris bermasalah. Hambatan dan kendala majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari adalah ketidak sepahaman tentang tugas dan tanggung jawab sebagai Majelis Pengawas Notaris Wilayah antar unsur serta kesibukan setiap anggota baik pemerintahan, notaris, dan akademisi yang dapat membuat hambatan saat melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara teknis dan administratif yang kurang baik dalam pencatatan laporan masuk dari masyarakat sering terjadi, sehingga data mengenai notaris yangbelum dan telah di proses dinyatakan hilang oleh pejabat yang bekerja diKantor Kementerian Hukum dan HAM yang juga salah satu anggota Majelis Pengawas Notaris, dan hanya tersisa 1 data yang masih ada tentang notaris yang telah di proses oleh Majelis Pengawas Notaris. Upaya majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari adalah Upaya hukum yang dilakukan akibat pemberian sanksi peringatan lisan dan peringatan tertulis oleh Majelis Pengawas Wilayah.

Kata Kunci : Peran, Majelis Pengawas Wilayah, Notaris, Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hukum, Akta