Samad, Kiki Andriani (2019) PERAN MAJELIS PENGAWAS WILAYAH NOTARIS DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN HUKUM TERHADAP AKTA YANG DIBUAT (Studi Kasus di Kota Kendari). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
| 
              
Text
 cover.pdf  | 
          |
| 
              
Text
 abstrak.pdf  | 
          |
| 
              
Text
 daftar isi.pdf  | 
          |
| 
              
Text
 publikasi.pdf  | 
          |
| 
              
Text
 bab I.pdf  | 
          |
| 
              
Text
 bab II.pdf Restricted to Registered users only  | 
          |
| 
              
Text
 bab III.pdf Restricted to Registered users only  | 
          |
| 
              
Text
 bab IV.pdf Restricted to Registered users only  | 
          |
| 
              
Text
 daftar pustaka.pdf  | 
          
Abstract
Masalah  dalam  penelitian  ini  yaitu:  peran majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari, hambatan dan kendala majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari dan upaya majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari
Metode yang digunakan peneliti  adalah  pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analitis. Adapaun  sumber  dan  jenis  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer  yang diperoleh  dari studi  lapangan  dengan  wawancara  dengan Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah di Kota Kendari. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan.
Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Peranan  Majelis  Pengawas  Wilayah Notaris  dalam  memberikan perlindungan hukum terhadap notaris belum efektif, karena dalam  hal  pengawasan  MPW  tidak turun  langsung  karena  system birokrasi  yang  mengatur  MPD  untuk bersentuhan  langsung  dengan  notaris dan  masyarakat  namun  MPW mengawasi  kinerja  dari  MPD  dalam melakukan tugasnya, MPW dalam hal ini  harus  selalu  memperhatikan  dan melihat  relevansi  serta  urgensi seorang  Notaris  dipanggil  sebagai saksi  maupun  sebagai  tersangka dengan pengambilan minuta atau foto copynya  maupun  surat-surat  yang dilekatkan pada minuta tersebut untuk proses  peradilan,  penyidikan  atau penuntut  umum,  agar  dapat mengambil  keputusan yang  tepat tentang  sanksi  apa  yang  harus diberikan  terhadap  notaris bermasalah. Hambatan dan kendala majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari adalah ketidak sepahaman tentang  tugas  dan  tanggung  jawab sebagai  Majelis Pengawas  Notaris Wilayah  antar  unsur  serta  kesibukan setiap  anggota  baik  pemerintahan, notaris,  dan  akademisi  yang   dapat membuat  hambatan  saat  melakukan pemeriksaan  dan  pengawasan  secara teknis  dan  administratif  yang  kurang baik dalam pencatatan laporan masuk dari  masyarakat  sering  terjadi, sehingga  data  mengenai  notaris  yangbelum dan telah di proses dinyatakan hilang  oleh  pejabat  yang  bekerja  diKantor  Kementerian  Hukum  dan HAM  yang  juga  salah  satu  anggota Majelis Pengawas Notaris, dan hanya tersisa 1 data yang masih ada tentang notaris  yang  telah  di  proses  oleh Majelis Pengawas Notaris. Upaya majelis pengawas wilayah notaris dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris yang melakukan pelanggaran hukum terhadap akta yang dibuat di Kota Kendari adalah Upaya hukum yang dilakukan akibat pemberian sanksi peringatan lisan dan  peringatan  tertulis   oleh  Majelis Pengawas Wilayah.
Kata Kunci : Peran, Majelis Pengawas Wilayah, Notaris, Perlindungan Hukum, Pelanggaran Hukum, Akta
| Dosen Pembimbing: | Purnawan, Amin and Khisni, Akhmad | nidn0606126501, nidn0604085701 | 
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) | 
| Subjects: | K Law > K Law (General) | 
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Kenotariatan  | 
        
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA | 
| Date Deposited: | 03 Mar 2020 04:59 | 
| Last Modified: | 03 Mar 2020 04:59 | 
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16805 | 
Actions (login required)
![]()  | 
        View Item | 
