Peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Rembang yang
berada di atas rata-rata nasional maupun provinsi tidak terlepas dari peran Badan
Usaha Milik Daerah termasuk Koperasi serta peran penting Notaris di dalamnya.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) Menganalisis pelaksanaan
pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kabupaten Rembang. 2) Menganalisis
dan mengetahui peran Notaris sebagai pembuat Akta Pendirian Badan Usaha
Koperasi di Kabupaten Rembang. 3) Menganalisis dan mengetahui hambatan dan
solusi dalam dalam Pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kabupaten Rembang.
Metode penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis
empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptis analisis. Adapun sumber data
yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui
wawancara dan studi pustaka, sedangkan analisis data dengan deskriptif analitik.
Hasil penelitian diperoleh kesimpulan: 1) Pelaksanaan pembuatan Akta
Pendirian Koperasi di Kabupaten Rembang yaitu dimulai dengan tahap persiapan
pembentukan, tahap persiapan rapat pembentukan, tahap rapat pembentukan,
tahap permohonan untuk mendapatkan pengesahan hak badan hukum Koperasi,
dan tahap pengesahan akta pendirian. 2) Peran Notaris sebagai Pembuat Akta
Pendirian Badan Usaha Koperasi di Kabupaten Rembang adalah sebagai pembuat
akta pendirian badan usaha koperasi. Notaris mempunyai kewenangan hak / legal
standing dalam membuat akta pendirian badan hukum koperasi. 3). Hambatan
dan solusi dalam pembuatan Akta Pendirian Koperasi di Kabupaten Rembang
dari pihak koperasi adalah tingkat kesadaran anggota terhadap koperasi yang
masih rendah, kemampuan manajerial yang kurang, dan terbatasnya sumber
modal. Hambatan dari Notaris adalah masih banyak Notaris yang terbatas
pengetahuannya tentang Notaris Pejabat Pembuat Akta Koperasi (PPAK) serta
rendahnya minat para Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) di Kabupaten
Rembang yang melakukan registrasi pada Sistem Administrasi Badan Hukum
Koperasi (SISMINBHKOP). Hal ini menjadi tugas penting bagi Dinas
Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
(DININDAKOPUKM) Kabupaten Rembang agar lebih menekankan pentingnya
sosialisasi terkait dengan SISMINBHKOP terus dilakukan kepada NPAK.
Dengan keadaan masyarakat yang demikian, maka Kantor Dinas Perindustrian
Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (DININDAKOPUKM)
Kabupaten Rembang perlu berupaya untuk membangun kerjasama antara Notaris
di Kabupaten Rembang dengan Badan Koperasi itu sendiri.

Kata Kunci: Akta, Notaris, Koperasi