Rini, Fikrina Setyo (2019) Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Perihal Pemasangan Hak Tanggungan Pada Jaminan Kredit Dalam Proses Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Pada Bank Karya Remaja Kabupaten Indramayu. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![]() |
Text
cover.pdf |
![]() |
Text
abstrak.pdf |
![]() |
Text
daftar isi.pdf |
![]() |
Text
publikasi.pdf |
![]() |
Text
bab I.pdf |
![]() |
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only |
![]() |
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Perekonomian di Indonesia cukup berkembang pesat, dengan meningkatnya
kegiatan pembangunan dibutuhkan adanya penyediaan dana yang cukup besar,
dimana sebagian dana tersebut di peroleh melalui perbankan. Bank menyediakan
fasilitas yang berupa kredit, mengingat pentingnya dana perkreditan tersebut,
sudah semestinya jika pemberi dan penerima kredit serta pihak lain yang terkait
mendapat perlindungan melalui suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan dapat
memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Salah satu
jaminannya adalah tanah beserta bangunan yang melekat diatasnya, agar terhindar
dari wanprestasi, maka diikatlah dalam proses Akta Pemberian Hak Tanggungan
oleh Notaris PPAT setempat. Tesis yang akan penulis bahas adalah mengenai
tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah perihal pemasangan Hak
Tanggungan pada jaminan kredit dalam proses Akta Pemberian Hak Tanggungan
berdasarkan Surat Kuasa Menjaminkan Hak Tanggungan pada Bank Karya
Remaja Kabupaten Indramayu dan kendala-kendala Pejabat Pembuat Akta Tanah
dalam pemasangan Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut beserta solusinya.
Penulisan tesis ini dengan metode penelitian yuridis empiris dan diambil
berdasarkan data primer yang berupa wawancara, data sekunder berupa buku,
sumber-sumber hukum lainnya. Pejabat Pembuat Akta Tanah bertanggung jawab
terhadap akta yang dibuatnya serta perlindungan terhadap para pihak yang terkait
pada akta tersebut bila dikemudian hari terjadi sengketa diantara para pihak, maka
yang menjadi acuan pejabat hukum yang berwenang cukuplah akta tersebut tanpa
perlu memanggil kembali Notaris PPAT tersebut karena sudah terwakili dengan
adanya akta yang dibuat tersebut.
Kata Kunci : PPAT, Hak Tanggungan, SKHMT
Dosen Pembimbing: | Purnawan, Amin and Khisni, Akhmad | nidn0606126501, nidn0604085701 |
---|---|
Item Type: | Thesis (Masters) |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
Date Deposited: | 27 Feb 2020 05:01 |
Last Modified: | 27 Feb 2020 05:01 |
URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16558 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |