Imanullah, Muhamad (2019) PROBLEM HUKUM AKTA AKAD MUROBAHAH DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN DI BANK SYARI’AH MANDIRI. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
publikasi.pdf |
|
Text
bab I.pdf |
|
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Bank syari'ah sebagai lembaga keuangan baru yang muncul lebih
belakangan dari pada bank-bank konvensional di dalam operasionalnya akan
menghadapi berbagai problematika yang juga merupakan tantangan tersendiri
bagi bank Islam. Dengan demikian, apakah bank- bank syari'ah telah konsisten
dalam mendekatkan teori-teori perbankan Islam dengan prakteknya.Terkait
dengan itu diangkat dua permasalahan (1) Apakah pembuatan Akad Syariah yang
dibuat dalam bentuk Akta Notaris sesuai dengan UUJN baik dari segi Format
maupun Substansi; (2) Bagaimanakah kepastian akta dan perlindungan hukum
terhadap para pihak dalam Akta tersebut; (3) Apa hambatan-hambatan dalam
eksekusi hak tanggungan di Bank Syariah Mandiri.
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan masalah dengan
yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian menggunakan deskriptis analitis,
pengumpulan data dari studi lapangan dan studi kepustakaan, teknik analisis data
dengan deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan dalam perbankan syari'ah Sesuai dengan
kewenangannya untuk membuat akta otentik, notaris berwenang untuk membuat
akta jaminan dalam akad pembiayaan murabahah, yang dibuat dalam bentuk Akta
Pengakuan Hutang dengan Pemberian Jaminan dan Kuasa Menjual, sesuai dengan
perjanjian yang dibuat oleh para pihak berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338
KUHPerdata. Di dalam akta tersebut selain memberikan kuasa menjual bagi bank
jika debitur wanprestasi, bank juga diberi kuasa untuk mengurus sertipikat tanah,
apabila sertipikat telah selesai debitur memberi kuasa kepada bank untuk
memasang Akta Pembebanan hak Tanggungan atas tanah tersebut. Selain itu,
notaris juga berperan sebagai penasehat hukum bagi para pihak yang menghadap
padanya, baik sebelum, ketika, dan setelah akta ditandatangani.
Bahwa pemerintah selaku lembaga penyelenggara kepemerintahan,
khususnya yang menaungi tentang jabatan notaris dituntut untuk meningkatkan
memberikan pemahaman kepada notaris terkait akad syariah pada khususnya,
melalui pelatihan-pelatihan pembuatan akad syariah, atau seminar-seminar untuk
meningkatkan pelayanan Notaris kepada masyarakat agar lebih baik dan
maksimal. Dan jika diperlukan pemerintah membentuk jabatan lain selain Notaris
khusus dalam pembuatan akad syariah, yaitu Pejabat Pembuat Akad Syariah
(PPAS).
Hambatan yang terjadi dalam penyelesaian Eksekusi Hak Tanggungan
dengan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Cirebon adalah debitur yang
berbelit-belit dalam melakukan negoisasi untuk menyelesaikan hak tanggungan,
ketidakcocokan terhadap harga lelang yang dilakukan oleh pihak debitur dan yang
terakhir adalah adanya upaya perlawanan hukum dari pihak debitur yang
melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Hambatan yang dilakukan oleh pihak debitur akan membuang tenaga, waktu dan biaya dengan sia-sia. Hal tersebut jelas
bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 20 Undang-Undang Hak Tanggungan tentang pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan
Kata Kunci : Problem, Akad Murobahan, Eksekusi Tanggungan, Bank Syari‟ah
Mandiri
| Dosen Pembimbing: | Hanim, Lathifah and Witasari, Aryani | nidn0621027401, nidn0615106602 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Kenotariatan |
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
| Date Deposited: | 26 Feb 2020 05:35 |
| Last Modified: | 26 Feb 2020 05:35 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16513 |
Actions (login required)
 |
View Item |
