Status anak luar nikah sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra tentang
keabsahannya. Untuk menjembataninya dibuatlah SPTJM sebagai syarat
mendapatkan akta kelahiran agar secara administratif hak-haknya dapat diberikan
oleh negara. Akan tetapi keberadaan SPTJM tetap memunculkan beragam
problem, diantaranya adalah pertama, adanya ketidakseimbangan pemberian
posisi antara SPTJM dengan buku nikah/akta perkawinan berdasarkan UU Nomor
1 Tahun 1974 dan hukum Islam. Kedua, akibat hukum terhadap anak yang
dituangkan dalam SPTJM, yang belum diketahui secara pasti hubungan
perkawinan kedua orang tuanya, atau ketidakjelasan nasab anak menurut hukum
Islam. Ketiga, semakin terbukanya poligami liar, karena anak keturunannya juga
akan mendapatkan akta lahir di satu sisi, dan merugikan istri sah dari suami yang
berpoligami tanpa sepengetahuan istri sahnya, di sisi lain.
Berdasarkan problem di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah
Bagaimana status anak dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Hukum Islam? Bagaimana akibat hukum yang timbul
dari keluarnya Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 terkait status anak hasil dari
SPTJM tersebut? Dan apakah kelemahan dan solusinya terhadap status anak
dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) itu dalam perspektif
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Hukum Islam?
Metode pendekatan yang digunakan dalan penelitian adalah yuridis normative.
Sumber datanya adalah data kepustakaan dan lapangan. Data kepustakaan di
ambil dari buku-buku melalui melalui studi kepustakaan; sementara data lapangan
di ambil dari informan penelitian. Metode pengumpulan datanya menggunakan
wawancara dan dokumentasi. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif
kualitatif.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, status anak menurut UndangUndang
Nomor
1
Tahun
1974
Tentang
Perkawinan
terbagi
menjadi
anak
sah
dan

anak

luar perkawinan. Sementara menurut Hukum Islam anak terbagi menjadi
Anak sah dan anak luar perkawinan. Kedua status tersebut mempunyai akibat
hukum terkait hak-hak keperdataan anak, hak untuk mengetahui nasab kedua
orang tuanya, hak untuk mendapatkan nafkah, hak memperoleh kewarisan dari
kedua orang tuanya dan hak memperoleh identitas anak seperti akta kelahiran.
Kedua, SPTJM berfungsi sebagai pelengkap data karena tidak terpenuhi salah satu
persyaratan dari pembuatan akta kelahiran, yaitu data kelahiran, data perkawinan,
dan anak yang tidak diketahui asal usulnya. Karena itu, akan mempengaruhi status
anak yang tercantum dalam akta kelahiran. Ketiga, kelemahan status anak dalam
SPTJM lebih disebabkan oleh tidak adanya kejelasan secara tegas dan rinci terkait
pemilahan status anak yang disebut dalam SPTJM berdasarkan klasifikasinya,
karena harus mengelaborasi dari beberapa peraturan perundangan-undangan lain
untuk menentukan status anak tersebut.
Kata Kunci: SPTJM, Anak Luar Nikah, Perkawinan, Hukum Islam.