RACHMAWATI, INDAH (2019) Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Suatu Kajian Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
publikasi.pdf |
|
Text
bab I.pdf |
|
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Tesis ini berjudul “Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika
Suatu Kajian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika”.
Berdasarkan uraian dalam Tesis ini, permasalahan yang akan diteliti adalah: 1).
Bagaimana kebijakan program rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika
yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ? 2).
Bagaimana kendala rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika dan upaya
yang dilakukan untuk menanganinya ? 3). Bagaimana kebijakan program
rehabilitasi sosial terhadap pengguna narkotika dimasa yang akan datang dari
kajian Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ?
Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu suatu
penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta
yang ada dan menganalisis data yang diperoleh secara sistematis, faktual dan
akurat. Metode pendekatannya menggunakan yuridis normatif.
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: 1). Melihat ketentuan pidana Pasal
127 ayat (2) dan (3), dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus perkara
yang disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) diwajibkan untuk memperhatikan
Pasal–Pasal yang mengatur ketentuan rehabilitasi sehingga nantinya para pecandu
dan korban penyalah guna narkotika dapat di rehabilitasi baik rehabilitasi medis
maupun rehabilitasi sosial dan tidak lagi dipidana penjara maupun pidana
kurungan karena rehabilitasi tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman.
2). Kendala-kendala yang berasal dari pemerintah ini oleh disebutkan bahwa
terdapat 5 (lima) kendala, yaitu: belum ada ditetapkannya tempat khusus bagi para
pecandu maupun korban–korban penyalah guna narkotika untuk melakukan
rehabilitasi, masalah biaya rehabilitasi bagi terpidana kasus penyalahgunaan
narkotika, belum ada panti rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah, terjadinya
perbedaan keterangan antara terdakwa, saksi dan hasil laboratorium kriminalistik,
terjadi masalah eksekusi. Sedangkan solusi dari kendala adalah : Perlu segera
ditetapkan tempat khusus bagi para pecandu maupun korban–korban
penyalahgunaan narkotika untuk melakukan rehabilitasi, Pemerintah harus
memiliki dana ekstra untuk membiayai semua putusan rehabilitasi bagi korban
penyalahgunaan narkotika, Pemerintah harus memiliki sekala prioritas untuk
masalah rehabilitasi, Penyidik dan aparat yang berwenang dalam penanganannya
perlu lebih teliti dalam menangani masalah penyalahgunaan narkotika dan punya
bukti yang akurat, Masalah eksekusi harus lebih diperhatikan dari sejauhmana
bentuk pelanggarannya. 3). Penegakan hukum UU Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum
sebagai bagian subsistem hukum, juga merupakan subsistem sosial, sehingga
pengaruh lingkungan cukup berpengaruh terhadap prinsip-prinsip penegakan
hukum dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang
beradab.
Kata Kunci : Kebijakan Rehabilitasi, Narkotika, Rehabilitasi.
| Dosen Pembimbing: | Eko, Eko and Hanim, Lathifah | UNSPECIFIED, nidn0621027401 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
| Date Deposited: | 24 Feb 2020 02:30 |
| Last Modified: | 24 Feb 2020 02:30 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16328 |
Actions (login required)
 |
View Item |
