Sasmito, Hasto (2019) Fungsi DPRD Dalam Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Tegal. Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (730kB) | Download (730kB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (13kB) | Download (13kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (12kB) | Download (12kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (270kB) | Download (270kB)
	Text bab I.pdf Baca Disini (262kB) | Download (262kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (627kB) | Download (627kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (372kB) | Download (372kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (15kB) | Download (15kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (89kB) | Download (89kB)

Abstract

Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang yang mengatur otonomi daerah
yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan
kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung
jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antara pemerintah pusat dan
pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki
penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk
memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu ada beban
berat yang ditumpukan kepada pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah, beban itu adalah upaya
mensejahterakan, menyerap dan menjalankan harapan dan keinginan masyarakat serta
membingkai perilaku dan aktifitas pejabat daerah dalam sebuah peraturan yang sesuai
dengan koridor hukum.
Salah satu fungsi DPRD adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
APBD yang merupakan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan, komitmenkomitmen
politik
dan
sebagai
kontrol
atas
pelaksanaan
APBD.

Tujuan dari penelitian ini
adalah : (1) Untuk mengetahui dan menganalisis perlunya pengawasan terhadap
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Kabupaten Tegal (2) Untuk
mengetahui dan menganalisis implementasi fungsi pengawasan DPRD dalam pelaksanaan
APBD di Kabupaten Tegal dan (3) Untuk menjelaskan dan mengkaji kendala-kendala apa
saja yang dapat mempengaruhi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD di
Kabupaten Tegal serta memberikan solusinya.
Untuk menetapkan tujuan penelitian tersebut, peneliti ,menggunakan metode
penelitian deskritif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau
memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data atau sampel yang
dikumpulkan yang selanjutnya dibuat kesimpulan. Untuk mendapatkan data peneliti
melakukan wawancara dan observasi kepada ketua dan anggota DPRD Kabupaten Tegal
serta wawancara kepada Kepala BPKAD Kabupaten Tegal. Selain itu peneliti juga mencari
data melalui bahan kepustakaan. Adapun teori yang digunakan penulis adalah teori
pengawasan, teori onomoi daerah, teori anggaran, teori APBD dan konsepsi islam tentang
pengawasan.
Hasil penelitian, fungsi DPRD d a l a m pengawasan pelaksanaan A P B D di
Kabupaten Tegal, secara normatif telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Namun
demikian
hingga
saat
ini,
DPRD
Kabupaten
belum
memiliki
perda
yang

mengatur

mengenai pedoman pengawasan tersebut, selain itu lemahnya kapasitas dan
komitmen anggota DPRD menjadi kendala dalam melakukan fungsi pengawasannya,
sehingga dalam prakteknya terbuka peluang untuk melakukan tindakan Kolusi, Korupsi
dan Nepotisme.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan DPRD

Dosen Pembimbing:	Kusriyah, Sri and Widayati, Widayati | nidn0615076202, nidn0620066801
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum > Mahasiswa Pascasarjana - Tesis Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 02:29
Last Modified:	24 Feb 2020 02:29
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16326

Actions (login required)

View Item