Kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia merupakan anugerah Tuhan
Yang Maha Esa, salah satunya mineral dan batubara yang diatur dalam UndangUndang
No
4
Tahun
2009
tentang
Pertambangan
Mineral
dan
Batubara.
Namun

dewasa

ini, pelaku usaha pertambangan kurang memperhatikan norma yang
berlaku dimana hal tersebut dapat menyebabkan berbagai dampak diantaranya
bencana longsor. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta yang
mengindikasikan bahwa kesadaran hukum masyarakat (legal culture) rendah dan
potensi bencana pada lingkundan hidup sehingga perlu penegakan hukum yang
lebih baik dalam menindak tindak pidana Pertambangan Tanpa Izin (PETI). Salah
satu fungsi Ditreskrimsus Polda Jateng ialah mewujudkan penegakan hukum yang
berkeadilan dan menjamin kepastian hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia. Problematika pada tesis ini ialah: 1) bagaimana ketentuan pidana PETI
yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009; 2)bagaimanakah penegakan hukum
pidana terhadap PETI; serta 3) apa hambatan penegakan hukum pidana terhadap
PETI di Kabupaten Pekalongan yang ditangani oleh Ditreskrimsus Polda Jateng?.
Permasalahan dalam penelitian ini dikaji dengan berlandaskan teori penegakan
hukum dan teori bekerjanya sistem hukum pidana. Metode pendekatan yang
digunakan penulis adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data
wawancara, dokumentasi dan observasi. Kemudian data yang didapat akan
dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini ialah ketentuan
pidana PETI dalam UU No 4 Tahun 2009 dirumuskan pada Bab 23 yang berisi 8
pasal. Kebijakan hukum yang diatur menyangkut tiga aspek yaitu kaidah hukum,
kewenangan pemerintah dan hubungan hukum. Penegakan hukum oleh
Ditreskrimsus, berawal dari laporan masyarakat yang terganggu dengan adanya
pertambangan. Legal substance yang terformulasi yuridis dalam pasal 158 UU No
4 Tahun 2009 menjadi pedoman dalam penindakan perkara PETI. Perspektif legal
structure merumuskan, PETI di Pekalongan berkategori putusan majelis hakim
yang lebih ringan daripada dakwaan penuntut umum. Dari perspektif legal culture
menerangkan, problematika kesadaran hukum penambang menjadi kontribusi
utama dalam unsur kesalahan. Sehingga aspek hukum pidana administrasi berupa
instrumen perizinan, diabaikan oleh terdakwa meskipun izin usaha pertambangan
kedaluwarsa. Kemudian hambatan dalam penegakan hukum pidana PETI
bersumber dari dua faktor yaitu aparat pemerintah dan penambang. Dari aparat,
berupa budaya pembiaran sepanjang usaha pertambangan tidak menimbulkan
konflik. Dari faktor penambang terlihat bahwa kesadaran hukum yang kurang
memadai menjadi pemicu awal lahirnya pengabaikan izin usaha pertambangan.
Kata kunci: penegakan hukum, pertambangan, perizinan