Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai kewenangan yang besar terhadap pengawasan pemilu, terutama sejak diterbitkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berbeda dengan pengawas pemilu yang dibentuk sebelumnya, hal ini menjadi pertanda bahwa Bawaslu mempunyai peran penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan mengatasi pelanggaran-pelanggaran pemilu terutama politik uang (money politics).
Penelitian ini berjudul “KEBIJAKAN BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM MENGATASI POLITIK UANG (MONEY POLITICS) DALAM PEMILU 2019 DI KABUPATEN GROBOGAN. Dalam tesis ini ada 3 permasalahan yang peneliti temukan, yaitu: (1). Apa penyebab terjadinya politik uang (money politics) di masyarakat ?, (2). Bagaimana Kebijakan Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam mengatasi politik uang (money politics)?,(3) Apa kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Grobogan dalam penerapan kebijakan penyelesaian tindak pidana politik uang (money politics)? bagaimana solusinya.
Dalam menganalisi permasalahan di atas, peneliti menggunakan teori kebijakan, teori negara hukum, teori keadilan dan teori pemidanaan yang berdasarkan dengan ketentuan hukum Islam sesuai Al-Qur’an dan Hadits.
Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan tujuan memperoleh pengetahuan hukum secara langsung, untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan nonhukum bagi keperluan penelitian.
Berdasarkan hasil penelitian, terdapat kesimpulan berupa saran atau rekomendasi, yang pada intinya mencakup (1) Bawaslu harus melakukan sosialisasi yang lebih meluas untuk merubah mindset masyarakat terhadap money politics. (2) Perubahan regulasi Undang-Undang yang masih memiliki banyak celah untuk melakukan tindak pidana politik uang (money politics). (3) Peningkatan kualitas serta kuantitas pengawas pemilu, serta mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas partisipatif.

Kata kunci : Kebijakan, Politik Uang, Badan Pengawas Pemilu