Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam rangka
pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode
yang baik. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan
pembangunan hukum nasional yang baik salah satunya mengenai asas keterbukaan yaitu
adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis
dalam mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah agar menjadi demokratis.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan asas
keterbukaan dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah disamping itu
untuk mengetahui dan menganalisis kendala dalam pelaksanaan asas keterbukaan dalam
pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan cara mengatasinya.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis, dengan
spesifikasi penelitian deskritif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data primer dan sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang
kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori-teori negara hukum dan teori
negara demokrasi serta teori peraturan perundang-undangan.
Hasil penelitian ini adalah : 1. Pelaksanaan asas keterbukaan dalam pembentukan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah dalam bentuk penjaringan aspirasi
masyarakat (jaring asmara), melalui penyebaran kuisioner, dialog publik melalui radio dan
publik haearing (konsultasi publik). 2. Kendala dalam Pelaksanaan asas keterbukaan dalam
pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah adalah Faktor Internal, meliputi
kapasitas keuangan daerah, keterampilan aparat pemerintah daerah, koordinasi antar
instansi terkait penyusunan Peraturan Daerah dan peran bapemperda dalam mengkaji
Peraturan daerah sedangkan Faktor Ekternal, meliputi adanya partisipasi masyarakat,
dukungan peran media dan konsultan akademis, solusinya adalah meningkatkan kapasitas
keuangan daerah, keterampilan aparat pemerintah daerah, koordinasi antar instansi terkait
penyusunan Peraturan Daerah, peran bapemperda dalam mengkaji Peraturan daerah,
partisipasi masyarakat, peran media dalam mempublikasikan proses peraturan daerah dan
menambah konsultan akamedisi yang berkompetensi dalam Proses pembentukan peraturan
daerah.

Kata-kata kunci: Asas Keterbukaan; Pelaksanaan; Kendala.