Kebijakan subsidi merupakan kebijakan yang banyak dilakukan di beberapa
negara, salah satunya di Indonesia. Contohnya di sektor pertanian yang
diwujudkan dengan pendistribusian pupuk bagi para petani dengan mengacu
kepada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Namun demikian
dalam pelaksanaannya masih terdapat celah bagi beberapa pihak untuk melakukan
penyimpangan dalam pendistrubusian pupuk bersubsidi, yaitu tindak pidana
korupsi. Negara mengatur kejahatan tindak pidana korupsi dengan UndangUndang

No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji dan menganalisis
penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi; 2) menganalisis dan
menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan pendistribusian
pupuk urea bersubsidi; serta 3) mengkaji dan menganalisis penegakan hukum
terhadap penyimpangan pendistribusian pupuk urea bersubsidi ditinjau dari
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kerangka teoritis pada
penelitian ini terdiri dari teori penegakan hukum dan sistem hukum. Metode
penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan bersifat deksiptif
kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka dan
kemudian akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Adapun analisis
menggunakan teori penegakan hukum dan teori sistem hukum dari Lawrence
M.Firedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyimpangan pendistribusian
pupuk bersubsidi dilakukan dengan penyaluran pupuk urea bersubsidi yang tidak
sesuai dengan peruntukan baik wilayah maupun pihak pengguna atau petani.
Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi penyimpangan pendistribusian pupuk
bersubsidi disebabkan dua faktor yaitu hulu dan hilir. Dari sektor hulu, kebijakan
berasal dari penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) pupuk bersubsidi yang
terindikasi adanya transaksional antar pihak pengambil kebijakan. Selain itu,
komponen dalam HPP terdapat pembebanan biaya yang belum jelas diatur metode
pembebanannya. Sehingga membuka peluang evaluator melakukan diskresi
karena adanya ruang multitafsir itu. Terakhir, penegakan hukum tindak pidana
pupuk bersubsidi lebih dalam lagi melibatkan lembaga atau institusi pengawasan
sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi, karena peluang yang
sedemikian lebar adanya potensi moral hazzard para pemburu rente distribusi
pupuk yang sangat panjang.

Kata kunci: penegakan hukum, penyimpangan pendistribusian, tindak
pidana korupsi