HASTUTI, NURUL FUJI SRI (2019) Implementasi Pasal 240 Ayat (1) Huruf G Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dalam Mewujudkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Legislatif (Studi Kasus Di KPU Jawa Tengah). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.

	Text cover.pdf Baca Disini (1MB) | Download (1MB)
	Text abstrak.pdf Baca Disini (103kB) | Download (103kB)
	Text daftar isi.pdf Baca Disini (110kB) | Download (110kB)
	Text publikasi.pdf Baca Disini (384kB) | Download (384kB)
	Text bab I.pdf Baca Disini (419kB) | Download (419kB)
	Text bab II.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (624kB) | Download (624kB)
	Text bab III.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (583kB) | Download (583kB)
	Text bab IV.pdf Restricted to Registered users only Baca Disini (177kB) | Download (177kB)
	Text daftar pustaka.pdf Baca Disini (259kB) | Download (259kB)

Abstract

Negara Indonesia merupakan negara hukum (rechtsstaat). Negara hukum
(rechtsstaat) adalah konsep yang berparadigma bahwa negara dan alat
kekuasaannya (pemerintah) tak di benarkan bertindak atas kekuasaan belaka
melainkan harus ditumpukkan pada dasar kebenaran hukum yang telah
dipositifkan ialah undang-undang yang pada gilirannya berdiri tegak diatas
kebenaran hukum undang-undang yang paling dasar ialah Undang-Undang Dasar.
Disamping itu, Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional.
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui dan menjelaskan
Implementasi pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Tengah, dan 2) untuk mengetahui serta
menganalisa Implementasi pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2017 dapat mewujudkan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Penelitian menggunakan Metode pendekatan yuridis sosiologis untuk
mengkaji dan membahas permasalahan-permasalahan yang dikemukakan, yaitu
dengan mengaitkan hukum pada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta
memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam masyarakat. Dalam hal ini apa yang
telah diatur dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemilihan Umum,
dilanjutkan dengan mengadakan riset dan wawancara secara langsung di Komisi
Pemilihan Umum Jawa Tengah, Pengadilan Tipikor Semarang, Akademisi,
Anggota Partai Politik dan Masyarakat. Serta penulis menggunakan Teori
Utilitarisme, Teori Kepatian Hukum, Teori Keadilan Aristoteles,Teori Keadilan
Sosial, dan Teori Keadilan dalam Perspektif Islam untuk menganalisis
permasalahan.
Hasil penelitian menunjukkan: 1) mantan narapidana korupsi tidak di
perbolehkan mencalonkan diri sebagai calon legislatif sesuai dengan peraturan
PKPU Nomor 20 Tahun 2018 namun setelah adanya putusan dari Badan
Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah pada akhirnya Badan
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah membatalkan keputusan Komisi
Pemilihan Umum Jawa Tengah tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS)
anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah peserta Pemilu Tahun 2019 khususnya
partai Hanura dan memerintahkan KPU untuk memproses persyaratan calon dan
meyatakan Memeuhi Syarat sehingga masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCS). 2)
Dalam pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Pemilu No. 7 Tahun 2017 di
dalam isi pasalnya itu kalimatnya sifatnya umum jadi belum dapat terakomodir
mengenai pemberantasan korupsi karena di dalam pasal tersebut tidak secara
eksplisit mencantumkan pelarangan mantan narapidana korupsi untuk dapat
mencalonkan kembali sebagai calon legislatif.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Calon Legislatif, Tindak Pidana Korupsi

Dosen Pembimbing:	Umar, Umar and Hafidz, Jawade | nidn0617026801, nidn0620046701
Item Type:	Thesis (Masters)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum
Depositing User:	Pustakawan 3 UNISSULA
Date Deposited:	24 Feb 2020 02:15
Last Modified:	24 Feb 2020 02:15
URI:	https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16303

Actions (login required)

View Item