HERLINA, SRI (2019) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilu Pada Masa Kampanye Pemilihan Umum 2019 (Studi Kasus Di Bawaslu Kota Banjarmasin). Masters thesis, Universitas Islam Sultan Agung.
![[thumbnail of cover.pdf]](https://repository.unissula.ac.id/style/images/fileicons/text.png "cover.pdf") |
Text
cover.pdf |
|
Text
abstrak.pdf |
|
Text
daftar isi.pdf |
|
Text
publikasi.pdf |
|
Text
bab I.pdf |
|
Text
bab II.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab III.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
bab IV.pdf Restricted to Registered users only |
|
Text
daftar pustaka.pdf |
Abstract
Di dalam Pemilu Serentak pada tahun 2019 di Banjarmasin dugaan
pelanggaran tindak pidana Pemilu, baik itu yang terekspos oleh media maupun
masih sebatas buah bibir masyarakat adalah menjadi kewajiban Bawaslu untuk
meresponnya.. Di antaranya berujung pada proses di Gakkumdu Bawaslu Kota
Banjarmasin baik itu merupakan laporan masyarakat maupun temuan oleh
Bawaslu Kota Banjarmasin sendiri. Kasus-kasus yang terjadi tersebut tidak hanya
terjadi sebelum masa kampanye, bahkan pada tahapan masa kampanyepun yang
masa tersebut dilegalkan para calon legislatif untuk berkreatifitas memikat
dukungan para konstituen pemilih, juga terjadi berbagai kasus tindak pidana
Pemilu. Padahal partai politik sudah mendapat penjelasan oleh Bawaslu Kota
Banjarmasin tentang hal apa saja yang diboleh dan hal apa saja yang dilarang pada
masa kampanye. Berdasarkan hal tersebutlah penelitian ini dilakukan.
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan serta
menganalisa: (1) sebab diperlukannya penegakan hukum terhadap tindak pidana
Pemilu oleh Bawaslu, (2) penegakan hukum terhadap tindak pidana pada masa
kampanye Pemilihan Umum 2019 oleh Bawaslu Kota Banjarmasin, serta (3)
faktor yang menghambat dan solusinya bagi Bawaslu Kota Banjarmasin untuk
menegakkan hukum terhadap tindak pidana pada masa kampanye pada pemilu
2019.
Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis sosiologis, dengan jenis
penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah
data primer dan data sekunder. Populasi penelitian adalah seluruh komisioner,
staff dan petugas Gakkumdu Bawaslu Kota Banjarmasin. Teknik sampling yang
digunakan adalah Purposif non Random Sampling. Teknik Pengumpulan data
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian
diolah dengan teknik editing, klarifikasi dan intepretasi data. Data yang diperoleh
dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif secara induktif
menggunakan teori penegakan hukum dan teori keadilan.
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Penegakan hukum terhadap tindak
pidana Pemilu oleh Bawaslu Kota Banjarmasin diperlukan untuk mengawal dan
menjaga penyelenggaraan Pemilu yang berintegritas, jujur dan adil di Kota
Banjarmasin; (2) Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu pada masa
kampanye pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 oleh Bawaslu Kota
Banjarmasin sudah dilaksanakan secara maksimal dan optimal; (3) Faktor-faktor
yang menghambat Bawaslu Kota Banjarmasin dalam menegakkan hukum
terhadap Tindak Pidana Pemilu pada Masa Kampanye di Banjarmasin pada
Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 adalah faktor norma hukum, faktor
anggaran, faktor SDM dan faktor faslitas, kemudian solusi terhadap berbagai
hambatan itu adalah memaksimalkan upaya pencegahan dan memperkuat
anggaran, melakukan rekrutmen SDM dan melengkapi fasilitas Bawaslu Kota
Banjarmasin.
Kata kunci: Penegakan hukum, tindak pidana Pemilu, Bawaslu Banjarmasin
| Dosen Pembimbing: | Umar, Umar and Sulchan, Achmad | nidn0617026801, nidn0631035702 |
|---|---|
| Item Type: | Thesis (Masters) |
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Fakultas Hukum Pascasarjana > Magister Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Pustakawan 3 UNISSULA |
| Date Deposited: | 24 Feb 2020 02:09 |
| Last Modified: | 24 Feb 2020 02:09 |
| URI: | https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/16294 |
Actions (login required)
 |
View Item |
