Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tindak pidana korupsi di Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) yang seharusnya berfungsi strategis melayani
masyarakat tanpa mengutamakan keuntungan, membutuhkan upaya luar biasa
dalam pembuktiannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) mengkaji dan
menganalisis pemberian insentif pegawai di Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan; 2) Untuk mengkaji dan
menjelaskan pengaturan pemberian insentif di Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan yang berpotensi korupsi serta 3)
pengelolaan keuangan dan solusi yang diperlukan untuk mengurangi potensi
tindak pidana korupsi terhadap pemberian insentif pegawai pada Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD) RSUD Kraton Kabupaten Pekalongan. Pendekatan yang
digunakan ialah yuridis sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif.
Teknik pengumpulan data primer menggunakan wawancara yang berjenis
purposive sampling. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa norma yang mengatur pola pengelolaan keuangan
dalam sistem remunerasi dan sub sistem insentif manajerial pegawai BLUD,
bersumber dari Kementerian Kesehatan sebagai pembina teknis dan Kementerian
Keuangan sebagai pembina keuangan. Kedua lembaga tersebut mengatur tertib
hukum bagaimana operasional BLUD yang tidak mengutamakan keuntungan
dalam roda bisnisnya, selaras dan sesuai dengan payung hukum Peraturan Bupati
yang diberi kewenangan mengatur ketentuan norma BLUD, melalui Peraturan
Kementerian Dalam Negeri. Potensi korupsi dalam pola pengelolaan keuangan
berangkat dari adanya perubahan sistem pembayaran jasa pelayanan yang awalnya
menggunakan sistem fee for service berubah menjadi sistem paket. Sehingga
memicu tindakan untuk meninjau ulang sumber dana pos keuangan Peningkatan
Pelayanan. Pengelolaan keuangan ke depan yang diperlukan untuk menutup celah
korupsi adalah menegaskan ulang pada bidang perumusan yuridis peraturan
perundangan yang mengatur pola keuangan BLUD, tertib dan sesuai dengan
semua peraturan perundang-undangan (PUU) baik dari domain pembina teknis
yaitu kementerian Kesehatan dan pembina keuangan yakni kementerian
Keuangan. Selain itu dalam legal substance (formulasi yuridis) PUU BLUD
RSUD perlu penyempurnaan berupa keselarasan aturan antara PerBup dengan
Permendagri.
Kata Kunci :potensi, tindak pidana korupsi, insentif