Sekarang ini semakin maraknya kasus pidana yang dilakukan oleh anak yang
diadili di Pengadilan Negeri Semarang pada khususnya dan di berbagai pengadilan
lain di Indonesia pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana Peran Hakim Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Melalui
Diversi di Pengadilan Negeri Semarang dan Kendala-kendala Yang Dihadapi Hakim
dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Diversi.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu
pendekatan yang tidak hanya secara hukum tetapi juga menggunakan ilmu sosial.
Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan
spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis, yaitu menggambarkan tinjauan
yuridis mengenai peran Hakimdalam menerapkan perkara tindak pidana anak
melalui diversi di Pengadilan Negeri Semarang. Hasil gambaran kemudian dianalisis
dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu
sosial, pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan.
Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa : (1) Peran Hakim dalam
penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi, yaitu peran internal diantaranya
melakukan koordinasi dengan organisasi masyarakat maupun dengan berbagai
lembaga atau pihak terkait, menegakkan sistem hukum dan sistem peradilan pidana
sesuai dengan amanat Undang-undang, dan peran eksternal diantaranya menyaring
dan memutuskan kasus-kasus tindak pidana khususnya tindak pidana anak yang
masuk di Pengadilan Negeri Semarang, mengupayakan proses diversi pada semua
tindak pidana dengan terdakwa anak,dan pelayanan kepada masyarakat, menjadi
fasilitator, pihak yang netral, serta menjadi penengah dalam hal penyelesaian kasus
pidana anak, sebelum diputus perkaranya. (2) Kendala-kendala yang dihadapi Hakim
dalam menerapkan perkara tindak pidana anak melalui diversi yaitu kendala internal
: kurangnya koordinasi antar Hakim ketua dan anggota, minimnya pemahaman
hukum para saksi, kurangnya sosialisasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak, dan kendala eksternal : perilaku
anggota masyarakat yang pasif hukum, anggota keluarga tersangka yang tertutup,
minimnya sarana dan prasarana, masih adanya beda penafsiran antara Hakim, Jaksa
dan pihak Bapas mengenai makna residivis. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi
kendala tersebut : meningkatkan koordinasi dengan Penyidik, Jaksa, Bapas dan
Organisasi Sosial Masyarakat serta pendekatan intensif bagi para saksi,
meningkatkan sosialisasi tentang Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
dan Undang-Undang Perlindungan Anak.
Kata kunci : Peran Hakim, Tindak Pidana, Anak, Diversi.