Dalam dunia perdagangan, merek sebagai salah satu bentuk HKI telah
digunakan ratusan tahun yang lalu dan mempunyai peranan yang penting
karena merek digunakan untuk membedakan asal usul mengenai produk
barang dan jasa. Sebuah merek dapat menjadi kekayaan yang sangat
berharga secara komersial dan seringkali merek-lah yang membuat harga
suatu produk menjadi mahal bahkan lebih bernilai dibandingkan dengan
perusahaan tersebut. Di Indonesia sendiri dengan telah mengubah dan
menambah Undang-Undang Merek sedemikian rupa sejak UndangUndang
Nomor 21 Tahun 1961 kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1992, dan kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2001, membuktikan bahwa peranan merek sangat penting. Dibutuhkan
adanya pengaturan yang lebih luwes seiring dengan perkembangan dunia usaha
yang pesat.
Penelitian ini mengacu pada permasalahan yaitu, bagaimana prosedur
pendaftaran, pengalihan dan penghapusan pembatalan atas merek di Indonesia;
apa hambatan-hambatan dan solusi dalam prosedur pendaftaran, pengalihan dan
penghapusan perlindungan atas merek di Indonesia; bagaimanakah perlindungan
hukum bagi pemegang hak atas merek terkenal yang mereknya didaftarkan oleh
pihak lain pada kelas barang dan jasa.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis
empiris yaitu bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara
memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data
primer yang diperoleh di lapangan. Dari data yang diperoleh, penulis akan
mencocokkan dan menganalisis data dengan peraturan yang berlaku sehingga
memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.
Simpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah prosedur pendaftaran,
pengalihan dan penghapusan pembatalan atas merek di Indonesia adalah dimulai
dari tahapan penelusuran awal merek, permohonan, pemeriksaan formalitas,
pengumuman, pemeriksaan substantif dan penerbitan sertifikasi merek di
Indonesia; hambatan-hambatan dan solusi dalam prosedur pendaftaran, pengalihan
dan penghapusan perlindungan atas merek di Indonesia yaitu prosedur yang
terlalu lama, kurangnya inisiatif dari masyarakat untuk mendaftarkan mereknya,
kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai merek / HKI karena minimnya
sosialisasi dan penyuluhan pemerintah, dan kurangnya anggaran di pemerintah
daerah sehingga tidak banyak membantu memfasilitasi.

Kata Kunci : Merek, Pendaftaran, Hambatan.