Suatu kejahatan terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini diantaranya adalah
korupsi, sebagai sebuah tindak pidana yang luar biasa. Korupsi bisa diartikan
sebagai suatu kebusukan, tidak jujur, dan dapat disuap yang berakibat merugikan
negara dan pembangunan negara.. Kejaksaan mempunyai peranan sebagai
penyidik dan penuntut khususnya untuk menangani tindak pidana korupsi. Dalam
penulisan ini penulis mengambil permasalahan sebagai berikut, pertama,
Bagaimana peranan Jaksa dalam Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana
Korupsi, dan yang kedua, apa kendala dan solusi dalam melakukan Penyidikan
dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kendal. Dalam hal
ini penulis mempunyai tujuan untuk penulisan ini yaitu untuk mengetahui peranan
Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi serta mengetahui
apa kendala dan solusi yang dialami Jaksa dalam penyidikan dan penuntutan
tindak pidana korupsi.
Metode dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis.
Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder
sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data
lapangan yang diperoleh dari wawancara di Kejaksaan Negeri Kendal untuk
mengetahui “Peranan Jaksa Dalam Melakukan Penyidikan dan Penuntutan Tindak
Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Kendal”.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Peranan Kejaksaan Negeri Kendal
dalam melakukan penyidikan dan penuntutan tipikor adalah melaksanakan tugas
dan wewenang yang diatur dalam UU No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan R.I
serta mempedomani Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum
Acara Pidana dan UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang
pemberantasan tipikor untuk melimpahkan perkara tipikor ke Pengadilan Negeri
Semarang yang berwenang mengadili perkaranya. Kendala dan Solusi yang
dialami Kejaksaan Negeri Kendal dalam penyidikan dan penuntutan adalah
kurangnya personil jaksa penyidik, jabatan kasubsi di seksi tipikor, jaksa penuntut
umum dan anggaran untuk mendukung operasional penyidikan dan penuntutan
solusinya negara menambah personil penyidik, jabatan di seksi tipikor, penuntut
umum dan dana operasional untuk mendukung penyidikan dan penuntutan tagar
tidak berlarut-larut dan dapat terselesaikan.

Kata Kunci : Peran Jaksa, Tipikor, penyidikan dan penuntutan