TINJAUAN YURIDIS IKLAN ONLINE DALAM MEDIA SOSIAL
Berkas Tugas Akhir
cover.pdf
Restricted to Registered users only
abstrak.pdf
Restricted to Registered users only
daftar isi.pdf
Restricted to Registered users only
publikasi.pdf
Restricted to Registered users only
bab I.pdf
Restricted to Registered users only
bab II.pdf
Restricted to Registered users only
bab III.pdf
Restricted to Registered users only
bab IV.pdf
Restricted to Registered users only
daftar pustaka.pdf
Restricted to Registered users only
Abstract
Media Sosial adalah media online (daring) yang dimanfaatkan sebagai
sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di media sosial, para penggunanya
dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, networking, dan berbagai
kegiatan lainnya. Media sosial mengunakan teknologi berbasis website atau
aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif.
Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah YouTube, Facebook,
Blog, Twitter, dan lain-lain. Bagaimana jika ada kejanggalan atau permasalahan
didalam penggunaan sosial media terutama didalam pemasangan iklan melalu
media sosial? Atas dasar tersebut maka munculah undang undang nomor 8 tahun
1999 tentang perlindungan konsumen
Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu metode penelitian
hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis sumber data yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pencarian di perpustakaan ( library research ).
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa
dalam undang – undang nomer 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, jika
adanya pelanggaran atau promosi iklan yang melanggar Pasal 46 ayat (3) UU
Penyiaran diatur bahwa siaran iklan niaga dilarang melakukan : “ promosi yang
dihubungkan dengan ajaran suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau kelompok,
yang menyinggung perasaan dan/atau merendahkan martabat agama lain, ideologi
lain, pribadi lain, atau kelompok lain” maka bisa di hukum dengan hukuman pidana,
perdata atau administrasi
Kata kunci : media sosial, perlindungan konsumen
Informasi Item
Pencarian Lanjutan
Isi satu, beberapa, atau semua kolom sesuai kebutuhan.
