Pemolisian Masyarakat (POLMAS) salah satu bentuk kemitraan langsung antara
kepolisian dengan masyarakat demi merubah pandangan masyarakat akan polisi
yang terkesan hanya berhubungan dengan masyarakat yang jahat. Penulisan yang
berjudul “Peran Pemolisian Masyarakat (Polmas) Dalam Mendukung Penegakan
Hukum Di Wilayah Hukum Kota Semarang (Studi Di Polrestabes Semarang)”
bertujuan untuk mengetahui peran POLMAS dalam mendukung penegakan
hukum di Kota Semarang dan untuk mengetahui hambatan dan solusi yang di
hadapi POLMAS dalam mendukung penegakan hokum di Kota Semarang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan
cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan
fungsional dalam sitem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis
adalah: menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum
secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk
mengetahui peran POLMAS dalam mendukung penegaan hukum di wilayah
hukum kota semarang.
Hasil penelitian yang penulis laksanakan menghasilkan bahwa: 1) Peran
POLMAS bagi masyarakat dalam menanggulangi tindak pidana ringan pada tahap
pra penyidikan meliputi peran normatif dan peran ideal. Peran POLMAS sangat
baik sekali di dalam lingkungan masyarakat POLMAS karena menganut
kebijakan Desentralisasi, sehingga para petugas POLMAS merasa “memiliki
daerah lingkungan sendiri”. 2) Hambatan yang dialami oleh POLMAS dalam
mendukung penegakan hukum meliputi faktor internal dan faktor eksternal. Solusi
terhadap hambatan hambatan di atas antara lain: Polri akan semakin membuat
kemajuan yang yang pesat dalam pelaksanaan Polmas; membuat sebuah nota
kesepahaman bersama institusi pemerintah daerah sehingga program Polmas; dan
diatur lebih lanjut mengenai batasan apa saja tugas polisi yang dapat di
desentralisasi kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi
masyarakat di kemudian hari.

Kata Kunci: Peran Pemolisian Masyarakat, Penegakan Hukum