Tindak pidana pencucian uang dapat menodai kehidupan berbangsa dan bernegara
serta dapat menodai Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia, sebab pencucian
uang merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas
dan keamanan masyarakat Tindak pidana pencucian uang akhir-akhir ini terjadi
semakin meningkat. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang di Indonesia dan Malaysia, dan
kelebihan dan kekurangan predicate offence tindak pidana pencucian uang di
Indonesia dan Malaysia, serta kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uangdi
Indonesia di masa yang akan datang. Penelitian hukum ini menggunakan metode
penelitian hukum normatif, dengan data menggunakan sumber data sekunder yang
dilakukan dengan studi kepustakaan. Penulisan hukum ini menggunakan
pendekatan undang-undang dan pendekatan komparatif. Bahan hukum yang
digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupa
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Tindak Pidana Pencucian Uang dan Anti-Money Laundering And Anti-Terrorism
Financing Act 2001, Act 613 dan bahan hukum sekunder yang berupa buku,
jurnal, dan kamus yang berkaitan dengan pencucian uang. Berdasarkan hasil
penelitian dan pembahasan, tindak pidana pencucian uang di kedua Negara sudah
ditegakkan dengan adanya undang-undang yang mengaturnya dengan baik.
Kemudian ditemukan bahwa ada perbedaan yang mencolok dalam predicate
offence, dan sanksi pidana dari kedua undang-undang tersebut. Perbedaan tersebut
terjadi karena undang-undang dibuat dan disesuaikan dengan keadaan tiap negara
dan tujuan yang dicapai dari suatu negara tersebut. Selanjutnya ditemukan
kebijakan formulasi tindak pidana pencucian uang di masa yang akan datang.

Kata kunci: Kebijakan formulasi, tindak pidana pencucian uang, komparasi,
Indonesia dan Malaysia