Tindak pidana illegal logging adalah tindak kejahatan terhadap kerusakan
hutan dalam hal bidang kehutanan. Dimana kejahatannya meliputi penebangan
kayu yang dilakukan di dalam kawasan hutan dengan secara tidak sah atau tanpa
izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang. Saat ini di Indonesia, kejahatan
illegal logging menjadi salah satu kejahatan yang berat dan sulit di berantas
Semakin maraknya kasus illegal logging, tentunya membutuhkan peranan penting
dari aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik polri, kejaksaan maupun
hakim. Adapun tujuan dan kegunaan peneliataan skripsi ini adalah : 1) untuk
mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal logging menurut
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013; dan 2) untuk mengetahui apa saja yang
menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku
tindak pidana illegal logging.







Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penulisan
skripsi ini dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu penulisan
yang tidak hanya menggunakan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum
dan prinsip-prinsip dalam meninjau, melihat dan menganalisa masalah-masalah,
melainkan penelitian ini juga meninjau bagaimana pelaksanaannya dalam
prakteknya. Hasil penelitian dari penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa : 1)
Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku illegal logging pada putusan perkara
pidana nomor : 95/Pid.Sus/2017/PN Pti yakni Terdakwa telah memenuhi unsurunsur

dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 2) Dasar pertimbangan Hakim
dalam menjatuhkan putusan adalah dari penggalian fakta-fakta yang terungkap
dipersidangan.

Kata Kunci : Penerapan sanksi pidana, pelaku, Illegal Logging