Di jaman yang modern saat ini pemakaian barang hasil produksi semakin
meningkat. Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun
makhluk hidup lain sering kita sebut dengan istilah konsumen. Menurut UndangUndang

No.8 Thun 1999 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Perlindungan Konsumen,
konsumen merupakan subyek hukum yang hak dan kewajibannya wajib di
lindungi. Konsumen dikatakan wajib dilindungi karena dewasa ini sering
terjadinya sengketa antara penyedia jasa (produsen) dengan konsumen yang
menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan menyebabkan kerugian yang
bersifat materiil bagi konsumen. Tentunya perselisihan tersebut haruslah segera
di atasi untuk menemukan solusi diantara keduanya, maka hadirlah sebuah
lembaga penyelesaian yang di sebut Badan Peyelesaian Sengketa Konsumen
(BSPK).
Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif, dengan
data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan
data menggunakan studi kepustakaan, dan studi lapangan. Data di kumpulkan
melalui studi kepustakaan, lapangan, menggunakan analisis data kualitatif.
Dalam penyelesaian sengketa konsumen ada beberapa teknis atau runtutan
dalam penyelesaian sengketa konsumen sampai terjadinya suatu putusan dalam
sengketa tersebut. Dalam pelaksanaannya BPSK mempunyai asas-asas yang harus
di kedepankan dalam suatu penyelesaian, asas tersebut tidak boleh di
kesampingkan kerena asas tersebut juga menjadi menjadi acuan terbentuknya
UUPK untuk mengatur pelindungan terhaap konsumen.
Kata Kunci: Penyelesaian Konsumen, Sengketa, BPSK