Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat segala tingkah lakunya
diatur oleh hukum, baik hukum adat didaerahnya maupun hukum yang telah
diciptakan pemerintah. Negara Indonesia adalah salah satu negara yang
berdasarkan pada hukum yang mana sistem yang dianut adalah sistem
konstitusionalisme hal ini tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.
Skripsi ini meneliti dua hal pokok yakni : pertama, Untuk mengetahui dan
menelaah peranan visum et repertum dalam tindak pidana pembunuhan, dan
kedua untuk mengetahui dan menelaah kekuatan pembuktian Visum et repertum
dalam tindak pidana pembunuhan.
Penelitian ini bertujuan Untuk mengatahui peranan Visum et Repertum
dalam proses pembuktian perkara pidana pembunuhan dalam putusan Nomor :
7/Pid.B/2018/PN Smg. dan untuk mengetahui apakah Visum et Repertum
diterapkan dalam pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara pidana
pembunuhan dalam putusan Nomor : 7/Pid.B/2018/PN Smg
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Visum et repertum adalah alat
bukti otentik yang di buat dalam bentuk yang telah ditetapkan (surat) dan dibuat
oleh dokter sebagai pejabat yang berwenang. Dalam pembuatan dakwaan pada
kasus Putusan Nomor : 7/Pid.B/2018/PN Smg visum et repertum juga mempunyai
peranan yang cukup besar dalam membantu Hakim untuk membuktikan
kebenaran unsur-unsur Pasal yang dianggap dilanggar oleh terdakwa.
KemudianTindakan Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang
menjadikan visum et repertum sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam
memutus perkara pidana Nomor : 7/Pid.B/2018/PN Smg sudah sesuai dengan
ketentuan Pembuktian dan Putusan yang dimaksud dalam KUHAP. Meskipun
tidak mutlak harus ada visum et repertum dalam pembuktian perkara pidana, akan
tetapi untuk memperkuat keyakinan hakim, maka sebaiknya visum et repertum itu
tetap harus ada, khususnya tindak pidana yang objeknya adalah tubuh manusia.

Kata kunci: Pembuktian, Visum Et Repertum , Penganiayaan