Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum yang memuat asas-asas
atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat
yangmelindungi kepentingan konsumen.Berbicara mengenai perlindungan konsumen
berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya
hak-hak konsumen.Permasalahan dalam skripsi ini: (1) Bagaimana pengaturan
perlindungan konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta permasalahan
yang dihadapi konsumen dalam mengkonsumsi makanan kadaluwarsa?, (2)
Bagaimanakah pertanggung jawaban pelaku usaha atas beredarnya makanan
kadaluwarsa serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh
untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran?.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perlindungan
konsumen atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta permasalahan yang dihadapi
konsumen dalam mengkonsumsi makanan kadaluwarsa dan untuk mengetahui
pertanggung jawaban pelaku usaha atas beredarnya makanan kadaluwarsa serta
mekanisme penyelesaian sengketa konsumen yang dapat ditempuh untuk
menyelesaikan berbagai pelanggaran.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan yuridis normative.. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian
hukum kepustakaan dimana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian
hokum dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.
Hasil penelitian ini adalah: (1) Perlindungan terhadap konsumen atas
makanan kemasanyang telah kadaluwarsa yang dijual pelaku usaha pada intinya
dilakukan oleh pelaku usaha, pemerintah, lembagaswadaya masyarakat dan
konsumen adalah dengan berbagai upaya sesuai dengan amanat Pasal 1 Undangundang

Nomor 8 Tahun1999. (2) Pertanggung jawaban yang harus dipenuhi oleh
pelaku usaha atas kasus terkait keracunan akibat mengkonsumsi roti yang tidak
layak konsumsi yaitu dengan memberikanganti kerugian sebagaimana diwajibkan
oleh Undang-UndangPerlindungan Konsumen, namun dalam kasus tersebut korban
tidak ada sampel makanan yang diduga beracun yang dapat membuktikannya.
Mekanisme penyelesaian sengketa antarakonsumen dengan pelaku usaha dalam hal
makanan kemasan yang telahkadaluwarsa adalah tidak ada yang dilakukan
diPeradilan Umum atau pada BPSK, akan tetapi sebagaimana yangberlaku dalam
prakteknya, pelaku usaha dan konsumen hanyamenempuh dengan cara-cara damai.
Dan sesuai dengan penjelasanPasal 45 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan
Konsumen,penyelesaian
sengketa
dengan
cara-cara
ini
adalah
diperbolehkansepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Kata Kunci :Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluarsa