Pada zaman sekarang pelaku tindak pidana bukan hanya dilakukan orang dewasa
melainkan pelakunya seorang anak. namun, anak yang melakukan tindak pidana
pun harus dilindungi haknya. Perlindungan anak merupakan suatu bidang
Pembangunan Nasional, melindungi anak adalah melindungi manusia, dan
membangun manusia seutuh mungkin. Anak bukan untuk dihukum melainkan
harus diberikan bimbingan dan pembinaan. Urgensi pada permasalah ini membuat
penulis tertarik untuk mengkaji penulisan yang berjudul “Perlindungan Hukum
Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana (Studi Kasus Di Unit
Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Pati)” dengan tujuan: 1)
Untuk mengetahui dan memahami hukum pidana positif mengatur tentang
perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, dan 2) Untuk
mengetahui hambatan dan solusi penyelesaian perlindungan hukum terhadap anak
yang melakukan tindak pidana di Kepolisian Resor Pati.
Metode penelitian yang dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis
sosiologis yaitu data dari perpustakaan dan data dari Polres Pati disimpulkan
sehingga memperoleh jawaban. Yuridis merupakan cara penelitian dengan
meninjau, melihat dan menganalisa masalah berdasarkan prinsip-prinsip dan azasazas
hukum.
Hasil penelitian yang penulis temukan meliptui: 1) Bentuk perlindungan hukum
terhadap anak pelaku tindak pidana dalam proses Penyidikan di Kepolisian Resor
Pati dilakukan pada saat penyidik, proses penyidikan, penangkapan dan
penahanan. 2) Ide diversi secara konseptual akan lebih sesuai dalam melakukan
upaya penindakan dan penjatuhan sanksi terhadap anak nakal dalam kerangka
perlindungan anak terhadap stigma (cap jahat) Terdapat faktor-faktor penghambat
terhadap upaya pelaksanaanya dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia saat
ini. Polres Pati sendiri dalam menangani kasus anak pelaku tindak pidana
mengalami hambatan-hambatan tersendiri yaitu hambatan internal dan hambatan
eksternal dan solusi yang dilakukan Polres Pati dalam mengatasi hambatan
tersebut antara lain: a) Menyusun dan memaksimalkan rencana kerja, b) Menjalin
Komunikasi yang Intensif dengan Aparat Penegak Hukum yang lainnya, c)
Mengadakan Sosialisasi tentang Diversi, dan 4) Membuat Kesepakatan mengenai
Pengawasan Pelaksanaan Hasil Kesepakatan Diversi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, dan Tindak Pidana