Masalah tanah merupakan masalah yang menyangkut hak rakyat yang
paling dasar. Tanah di samping mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial,
oleh karena itulah kepentingan pribadi atas tanah tersebut dikorbankan guna
kepentingan umum. Ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan
mendapat ganti rugi yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk
tanah atau fasilitas lain. Rumusan masalah yang diajukan yaitu pelaksanaan
pengadaan tanah yang dilakukan untuk pembangunan jalur Kereta Api Solo
Balapan-Bandara Adi Soemarmo, hambatan yang dihadapi dalam proses
pembangunan jalur Kereta Api Solo Balapan-Bandara Adi Soemarmo dan
penyelesaian hambatan terhadap pengadaan tanah termasuk ganti rugi untuk
pembangunan jalur Kereta Api Solo Balapan-Bandara Adi Soemarmo.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian
yuridis empiris yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang
kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah
masyarakat. Dengan sumber datanya berasal dari data primer dan sekunder, dan
analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian
yang menghasilkan deskriptif-analisis.
Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu Pelaksanaan pengadaan tanah yang
dilakukan untuk pembangunan jalur Kereta Api Solo Balapan – Bandara Adi
Soemarmo sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan prosedur/tahapan
yang berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 junto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembebasan lahan dalam
Pembangunan Jalur Kereta Api Solo Balapan – Bandara Adi Soemarmo yaitu
adanya perbedaan pendapat tentang besarnya nilai ganti rugi sehingga sulit
mencapai mufakat Penyelesaian hambatan tersebut dilakukan dengan adanya
peranaktif dari instansi yang memerlukan tanah dengan melakukan pendekatan
secara persuasif kepada para pemilik tanah yang bersikeras tidak mau melepaskan
hak tanah mereka serta membantu masyarakat dalam mengurus dokumen tanah
mereka agar menjadi resmi bersertifikat. Perlunya sosialisasi kepada warga
masyarakat yang intensif mengenai arti penting dan fungsi serta kemanfaatan
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang akan
dilaksanakan.

Kata Kunci: Pengadaan, Tanah, Jalur, Kereta Api