Di dunia banyak jenis spesies langka yang akan punah. Masyarakat
menyadari pentingnya kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di bumi.
Sayangnya tidak semua masyarakat menyadari dengan keberlangsungan hidup
spesies di bumi. Masih banyak pula yang melakukan pemburuan liar, menjual
belikan satwa dilindungi, serta mengkonsumsi hewan yang tidak selayaknya
menjadi bahan makanan. Meihat banyaknya kasus perdagangan satwa liar yang
ilegal maka penulis tertarik untuk mengambil judul peran keputusan presiden no
43 tahun 1978 dalam mencegah kepunahan spesies langka.
Berdasarkan paparan latar belakang diatas, maka penulis akan membahas
beberapa masalah, yang pertama tentang bagaimana ketentuan peraturan presidem
no, 43 tahun 1978 dalam mencegah kepunahan spesies langka. Yang kedua, apa
hambatan dan solusi dalam penegakan hukum keputusan presiden no.43 tahun
1978.
Bentuk perlindungan hukum terhadap spesies langka secara mendunia
berdirilah sebuah konvensi CITES (convention on internasional trade in
endabgered spesies) yang mengatur penegakan hukum spesies langka seperti
perdagangan bebas. Program ini dirahapkan menjadi sarana serta panduan bagi
penyelamatan kepunahan spesies langka di dunia. Rencana kovensi CITES ini
belum berjalan efektif, hasil penelitian menunjukan undang-undang belum efektif
dalam menanggulangi perdagangan spesies langka yang dilindungi. Sehingga
perlu adanya peran masyarakat dan LSM yang penting untuk menggulangi
perdagangan spesies langka ini.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kepunahan, Spesies Langka