Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan
perempuan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera
sesuai dengan syariat Islam, namun-.di dalam.-rumah tangga-.tidak,-selamanya
berjalan-.mulus, banyak-juga rumah-.tangga yang-.mengalami permasalahan-.atau
pertengkaran-.yang berakhir-.pada-.perceraian. Perceraian merupakan alternatif
terakhir yang ditempuh oleh pasangan suami isteri yang tidak mampu mencapai
kebahagiaan yang kekal yang sesuai dengan tujuan perkawinan. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui syarat perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
menurut Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 juncto No. 45 Tahun 1990 dan
akibat hukum putusan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada putusan
Nomor 0099/Pdt.G/2018/PA.Kds.
Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, dengan spesifikasi
penelitiannya deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data
sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier.
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk data primer dilakukan dengan
wawancara dan untuk data sekunder dengan cara membaca, mengkaji, dan
menganalisis, bahan-bahan kepustakaan. Metode analisa data menggunakan
analisis kualitatif.
Hasil penelitian ini adalah (1) Syarat perceraian bagi PNS menurut Peraturan
Pemerintah No. 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990
di Pengadilan Agama Kudus sama dengan perceraian yang bukan PNS, yang
menjadi perbedaan adalah PNS harus melampirkan surat izin dari atasannya dan
jika PNS tidak dapat melampirkan surat izin dari atasannya selama 6 bulan
namun PNS tetap ingin melanjutkan tuntutannya, maka PNS harus membuat surat
pernyataan bahwa ia akan menanggung segala resiko yang akan terjadi setelah
putusnya perkara tersebut tanpa ada melibatkan pihak pengadilan. (2) Akibat
hukum putusan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil pada perkara Nomor
0099/Pdt.G/2018/PA. Kds adalah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No.
45 Tahun 1990 tentang izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil
Penggugat tidak berhak atas sebagian gaji dari bekas suaminya karena perceraian
ini dilakukan atas kehendak istri sendiri, Akibat terhadap anak berdasarkan Pasal
41 huruf (b) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan semua biaya
pemeliharaan dan pendidikan ditanggung oleh bapaknya. Dan kedua orang tua
berkewajiban memelihara dan mendidik anak. Akibat terhadap harta bersama
seperti yang sudah ditentukan dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan,
bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta benda diatur
hukumnya masing-masing.

Kata Kunci : Syarat perceraian, Akibat hukum putusan perceraian, PNS
(Pegawai Negeri Sipil).